Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 5.652 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perubahan Anggaran Pendap...ab. Wajo TA 2008.pdf

ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 3 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 1 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 1 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor '54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 23. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 25. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4585);
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/Iberkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 614.752.970.121,00 Rp. 84.054.216.496,00 Rp.698.807.186.617,00 v 3. Pembiayaan a. Pencrimaan I) Semula Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan Rp. 132.811.488.012,00 Rp.(I 81.994.049.624,42) 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Rp.189.261.124.496,42 •· I ) Semula 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. Rp. 4.172.183.035,00 3.094.891.837.,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 • Rp.181.. 994.049.624,42 Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah I ) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 24.313.750.000,00 10.624.091.591,58 J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan Rp. 34.937.841.591,58 I) Semula Rp. 453.932.631.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.503.482.357,00 Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.459.436.114.253,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I ) Sernula Rp. 7.867.283.248,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.571.897.900,00 Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.439.181.148,00 (2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah I ) Sernula 1) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.269.372. 900,00 25.000.000,00 .1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.294.372.900,00 b. Retribusi daerah l) Semula Rp. 7.901.277.100,00 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. 49.754.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.951.031. l 00,00 !). Semula Rp. 5.200.000.000,00 2) Bertarn bah/(berkurang) Rp. 623 .686.000,00 Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan cl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 5.823.686.000,00 I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 7.943.100.000,00 9.925.6.51.591,58 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 17.868.751.591,58 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak l) Semula Rp. 62.213.632.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5 .503 .482.357 ,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 67.717.115.253,00 b. Dana alokasi umum l) Semula Rp. 336.187.999.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 J umlah dana alokasi urnum setelah perubahan Rp.336.187.999.000,00 c. Dana alokasi khusus l) Semula Rp. 55.531.000.000,00 2) Bertambah/iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 55.531.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah l) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 b. Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Dana Darurat Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 Rp. 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 6.075.062.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 6.075.062.000,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.540.000,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 2. 751.540.000,00 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 1.601.221.248,00 2) Bertambah/rberkurang) Rp. 11.820.357.900,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pernerintah Rp. 13.421.579.148,00 Daerah Iainnya setelah perubahan f. Sumbangan dari Organisasi/Lernbaga tertentu/Peorangan atau pihak ketiga l ) Sernula 2) 13ertambah/(berkurang) Rp. Rp. 191.000.000,00 0,00 Jurnlah Sumbungan dari Organisasi/Lembaga tertentu/perorangan Atau pihak ketiga setelah perubahan Rp. 191.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung I) Sernula Rp. 273.404.456.389,00 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 48.595.186.603,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.321.999.642.992,00 b. Belanja Langsung I) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 341.348.513.732,00 Rp. 35.459.029.893,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.376.807.543.625,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai l) Semula Rp. 230.864.478.725,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.431.630.277,00 .J umlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga Rp. 254.296.109.002,00 l) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 500.000.000,00 (200.000.000,00) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 c. Belanja subsicli I) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan d. Belanja hibah I) Sernula Rp. 11.944.000.000,00 Rp, 0,00 e. 2) Bertambah/(berkurang) .lumlah belanja hibah setelah perubahan Belanja bantuan sosial Rp. 9.037.971.250,00 Rp. 20.981.971.250,00 I) Semula Rp. 6.159.059.165,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.637.197.900,00 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 22.796.257.065,00 f. Belanja bagi hasil I). Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 o· Belanja bantuan keuangan I) Semula Rp. 22.609.042.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak ierduga Rp. 22.609.042.496,00 1) Semula 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. Rp. 1.327 .876.003,00 (311.612. 824,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.016.263.179,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja peguwai I) Sernula Rp. 26.728.022.467,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.778.647.375,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 30.506.669.842,00 b. Belanja barang dan jasa l) Sernula Rp. 79.800.703.018,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.327.133.443,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Modal Rp. 98.127.836.461,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 234.819.788.247,00 Rp. 13.353.249.075,00 Jurnlah belanja modal setelah perubahan Rp.248.173.037.322,00 Pasal 4 (1) Pernbiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 I) Semula Rp. 132.8I1.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. I 89.261. I 24.496,42 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 1) Semula Rp. 4.172.183.035,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.094.891.837,00 Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 (2) Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 1) Sernula Rp. 132.811.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp.189.261.124.496,42 0,00 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jurnlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. setelah perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,83 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerirnaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jurnlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 � (3) Pengeluaran sebagairnan dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: a. Pernbentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 1) Sernula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. c. Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00) 0,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah perubahan e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00 1) Semula Rp. 3.172.183.035,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 3.394.891.837,00 Rp. Rp. 200.000.000,00 500.000.000,00 Jurnlah Pernbayaran Utang Pihak. Ketiga setelah perubahan Pasal 5 Rp. 6.567.074.872,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : �6. Lampiran VI 7. Lampiran YH 8. Lampiran Ylll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjarnan Daerah dan obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 10 Tahun 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

507. Perda-no-10-tahun-2008.pdf

UANG - LEGES

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau kembali.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2008.
Perda ini mengatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah dan Menambah Ketentuan Bab I Pasal 1 (Satu)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
6 hlm.; Penjelasan 1 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 10 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boalemo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download file:

PERDA Boalemo No 10 th 20...MATAN di Boalemo.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BOALEMO

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Boalemo terhadap paradigma baru penyelenggaraan pemerintah daerah, kebutuhan, kemampuan, potensi, beban dan sifat tugasnya.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 57 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, kepegawaian dan eselonasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2008

Pembentukan,Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.pdf

SOTK

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan,Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru

ABSTRAK:

bahwa organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; bahwa organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi; 5. Tata Kerja; 6. Pembiayaan; 7. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 9 Tahun 2008

Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kota Palembang No. 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang
PERDA Kota Palembang No. 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Palembang
Bab XVII Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Bagian Pertama Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 dan Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 67

Diubah dengan

PERDA Kota Palembang No. 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Palembang No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang

Download file:

PERDA-9-2008.pdf

ORGANISASI-DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang dengan perda.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagru No. 57 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan, Dinas Tata Kota, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, eselonisasi, pembiayaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penerangan Jalan, Sarana Jaringan Utilitas dan Pertamanan; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pemakaman; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang;
26

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2008

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Download file:

Perda Kota Yogyakarta No....ga Teknis Daerah.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

09.KECAMATAN.rtf

KECAMATAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

ABSTRAK:

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lingkup Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ; 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN ENREKANG ABSTRAK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2008.
6 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Download file:

PERDA Boalemo No 9 th 200...g SOTK SATPOL_PP.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOALEMO

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja dipandang tidak sesuai lagi.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian dan eselonasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 18 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PERDA Kab. Boalemo No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketentuan Pasal 3 ayat (4) yang mengatur tentang kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan OTK Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo

Download file:

PERDA Boalemo No 8 th 200...K Lembaga Teknis.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/No.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk karena Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang tidak sesuai lagi.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2001; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2002; Permenkes No. 1045/MENKES/PER/2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Permendagri No. 20 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, unit pelaksana teknis badan, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian dan eselonering, pembiayaan, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah kabupaten Boalemo; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008.pdf

SOTK

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2008/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru

ABSTRAK:

bahwa organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; bahwa Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Kedudukan; 4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi; 5. Tata Kerja; 6. Pembiayaan; 7. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 8. Ketentuan Peralihan; dan 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2008.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT