LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2008 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; 
b.	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lingkup Kabupaten Enrekang di pandang perlu dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lingkup Kabupaten Enrekang;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 1822);
		2.	Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

		3.	Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389);
4.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4757);                                
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4741);

      Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG
dan
BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN LINGKUP KABUPATEN ENREKANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan   Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1.  	Daerah adalah Kabupaten Enrekang;
2.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.	Bupati adalah  Kepala Daerah Enrekang
5.	Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Kabupaten Enrekang;
7.	Kecamatan  adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Enrekang;
8.	Sekretariat adalah Sekretariat pada Kantor Kecamatan  Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang;
9.	Seksi adalah Seksi pada Kantor Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang;
10.	Sub Bagian  adalah Sub Bagian pada Sekretariat Kantor Kecamatan Lingkup   Pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB   II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS  
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan   Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang.
(2)	Kecamatan  merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada  Bupati  melalui Sekretaris Daerah.	 

Pasal 3

(1)	Camat  mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

(2)	Selain tugas dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
a.	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b.	Mengkoordinasikan upayah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c.	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
d.	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
e.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f.	Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan; dan
g.	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan . 

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
‘

Susunan Organisasi  Kecamatan  terdiri dari :
1.	Camat;
2.	Sekretariat; dan  
3.	Seksi – seksi.  

Pasal 6

(1)	Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan;dan  
b. Sub Bagian Perencanaan.
(2) Sekretariat dan masing – masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Sub Bagian

Pasal 7

(1) 	Seksi – Seksi terdiri dari :
	a. Seksi Pemerintahan; 
	b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
	c.	 Seksi Pembangunan; 

	d. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
	e. Seksi Umum.
(2) Masing – masing Seksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 	Kepala Seksi
(3) Uraian tugas dan fungsi maupun rincian tugas jabatan Camat, Sekretaris, Kepala Seksi  dan Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan  adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN 
Pasal 9

(1)	Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian  diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(2)	Camat dan Sekretaris  diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. 
(3)	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian  dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V
ESELONERING
Pasal 10

(1)	Camat adalah merupakan  Jabatan Struktural Eselon III/a. 
(2)	Sekretaris  adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b.
(3)	Kepala Seksi  adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a.
(4) Kepala Sub Bagian adalah  merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

(1)	Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat 

(2)	Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.  

Pasal 12

 (1)	Dalam melaksanakan tugas,  baik  Camat, Sekretaris, Seksi maupun  Sub Bagian harus menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antara instansi lain.
(2)	Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian  dalam lingkungan Kecamatan  bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
(3)	Setiap bawahan  wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada  atasan  serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13

(1)	Dalam hal Camat berhalangan, Camat menunjuk Sekretaris  sebagai Pejabat yang mewakili Camat .
(2)	Dalam hal Sekretaris  berhalangan, Sekretaris menunjuk salah satu Kepala Seksi sebagai Pejabat yang mewakili Sekretaris
(3)	Dalam hal Kepala Seksi berhalangan, Kepala Seksi yang bersangkutan menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian dibawahnya sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Seksi yang bersangkutan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 14

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Lingkup Pemerintah   Kabupaten Enrekang beserta seluruh ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

				   Ditetapkan  di Enrekang
				   Pada tanggal 22 Oktober 2008

						   BUPATI ENREKANG,

	ttd

			HAJI LA TINRO LA TUNRUNG

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 22 Oktober 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

	ttd

		MUHAMMAD AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN  2008 NOMOR 9