Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;
Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2010
PERGUB Prov. DIY No. 46 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, BD.2010/NO.37
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2005 sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2010; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2010;
Materi Pokok: mengatur mengenai penambahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2010
Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pedoman Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor, Alat-alat Besar, Angkutan Laut/Sungal dan Sarana Pembantu Dinas Operasional Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 1295/2008 tentang Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Perorangan Dinas GUbernur dan Wakil Gubernur Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 44
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Namer 10 Tahun 2008 maka pengaturan mengenai pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Namer 198 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan dengan menetapkan PERGUB
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Bali Nomor 57 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Pasal 3 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2010.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 36 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD.2010/NO.1 SERI C
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2002 telah ditetapkan retribusi jasa pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang. Tarif retribusi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan perkada. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; U No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda No. 4 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2010; Pergub No. 27 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, besarnya tarif retribusi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2010.
Mencabut Lampiran Perda No. 4 Tahun 2002 tentang retribusi jasa pelayanan pengawasan dan sertifikasi mutu barang.
4 hlm, Lampiran : 2 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36 Tahun 2010
PERGUB Prov. DIY No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
PERGUB Prov. DIY No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang
perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan perlu dilaksanakan
penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan; Jenis Perizinan; Pengaduan; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 5 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2010
Arsip - Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 43
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaringan Informasi Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan informasi Kearsipan yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan informasi yang akurat dan tepat dalam satu kesatuan sistem Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, sehingga perlu menetapkan PERGUB
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2011 Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2011 di Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor
Kep.226/Men/2000;
Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2011 di Kabupaten Barito Utara,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 35 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2009
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Bali.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2010.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Komisi Informasi Provinsi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tim Seleksi dan Proses Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provisi; Pertanggungjawaban; Sekretariat; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
