Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2010

Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini mengatur mengenai kendaraan dinas dan pemberian BBM; kondisi fisik; penganggaran; pelaporan; serta pengendalian pemberian BBM

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor
37
Bentuk
Peraturan Gubernur (Pergub)
Bentuk Singkat
Pergub
Tahun
2010
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
08 Februari 2010
Tanggal Pengundangan
18 Februari 2010
Tanggal Berlaku
18 Februari 2010
Sumber
Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 44
Subjek
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pedoman Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor, Alat-alat Besar, Angkutan Laut/Sungal dan Sarana Pembantu Dinas Operasional Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta

  2. Keputusan Gubernur Nomor 1295/2008 tentang Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Perorangan Dinas GUbernur dan Wakil Gubernur Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan