Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.788 peraturan dalam 1,549 detik

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-05/K.BNPT/11/2013 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

Abstrak

Terorisme

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BNPT No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Download file:

peraturan BNPT no 5 tahun 2013.pdf

PEDOMAN KOORDINASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM DAN KELUARGANYA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME

2013

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. PER-05/K.BNPT/11/2013, BN 2014 (790) : 7 hlm

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, dipandang perlu untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya agar terselenggara secara efektif; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan Pedoman Koordinasi Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme;
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;
Pasal 1 Ketentuan Umum Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pasal 3 Ruang Lingkup Pasal 4 Bentuk Perlindungan Pasal 5 Mekanisme pemberian perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim Pasal 6 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap keluarga penyidik, pnuntut umum dan hakim Pasal 7 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap panitera, ahli dan petugas pemasyarakatan Pasal 8 Mekanisme pemberian perlindungan terhadap advokat Pasal 9 Jangka waktu perlindungan Pasal 10 Monitoring dan evaluasi pemberian perlindungan Pasal 11 Pembiayaan pemberian perlindungan Pasal 12 Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2014.
7

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bapeten No. 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut

Perka Bapeten No. 12 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

Perka Bapeten Nomor 8 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bapeten No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020-2024

Download file:

Perka Bapeten Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Bapeten No. 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut

Perka Bapeten Nomor 5 tahun 2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

Perka Bapeten Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

Peraturan BRIN No. 5 Th 2024.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BRIN No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Download file:

peraturan-brin-no-4-tahun-2024.pdf

PERUBAHAN - PENYELENGGARAAN - KERJA SAMA - DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

2024

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 4, BN 2024 (224); 13 hlm

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

ABSTRAK:

bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu mengubah Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturn BRIN Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, antara lain ketentuan umum, bidang kerjasama, Mitra Kerja Sama dalam negeri dan luar negeri

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
13 hlm

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Audit Kinerja Periset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

peraturan brin nomor 3 tahun 2024.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

peraturan brin no 2 tahun 2024.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

peraturan brin no 1 tahun 2024.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan BRIN No. 15 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan

Download file:

peraturan brin no 21 tahun 2023.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT