Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.473 peraturan dalam 0,126 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 83 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Palembang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang No 83 Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Download file:

PERWAKO-83-2016.pdf

PENJABARAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-BELANJA-DAERAH

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 83, BD.2016/NO.83

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan No. 81 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penjabaran APBD TA 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perwa.81-2016.Penjabaran APBD 2017.pdf

APBD

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 81

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran APBD TA 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota 2016 tentang Anggaran Pasuruan Nomor 9 Tahun Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor14 Tahun 2016; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05); 26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07); 27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2015 tentang InvestasiPemerintah Kota Pasuruan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, PT. Bank Perkreditan RakyatKota Pasuruan, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12); 29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12); 30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16);
APBD TA 2017

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Cirebon No. 9 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 31 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 24 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
PERWALI Kota Cirebon No. 14 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Download file:

PERWAL712016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERWAKO NO 70 THN 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 69 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM

Abstrak

APBD Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwal Komat No. 69 Tahun 2016.pdf

APBD - Pendidikan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, Bagian Hukum Pemkot Mataram

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KOTA MATARAM

ABSTRAK:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Walikota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan; b. Dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Berprestasi di Kota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010; Permendgari No. 80 Tahun 2015; PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis, Kriteria dan Persyaratan; Pembiayaan; Peneglolaan dan Tata Cara Penyaluran Bantuan; Pelaksanaan Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
-
-
7

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 67 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENETAPAN SALDO KAS MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr ADNAAN WD PAYAKUMBUH

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERWAKO NO 67 TH 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 65 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANNGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERWAKO NO 65 TH 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 64 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...un 2016 Lampiran.pdf

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, LK.2016/NO.64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam romawi V angka 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terkait program dan kegiatan yang dibiayai dari transfer dana Proyek Pemerintah Daerah dan Deaentralisaai aerta Hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaa.n rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; b, bahwa sesuai Berita Acara Persetujuan TAPD Nomor 22/TAPD/XII/2016 tanggal 28 November 2016, 23/TAPD/Xll/2016 tanggal 13 Desember 2016, Nomor Nomor 24/TAPD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Nomor 25/TAPD/XII/2016 tanggal 17 Desem.ber 2016 te1ah diaetujui Perubahan uraian untuk kegiatan yang bersumber dari dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi dan Hibah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pa.sea Bencana Tahun Anggaran. 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikot.a. Palopo tent.ang Perubahan at.as Peraturan Walikot.a Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran - dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2016
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta.ng Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kot.a Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruhaban atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Pera.turan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Norn.or 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangao; 10. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2016 tent.ang Pedoman Umum clan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan DesentraJwasi menurut Provinsi/Kabupa.ten/Kota. Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapata.n Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Menet.apkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA. PALOPO NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARA PERUBAHAN .ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. Pua.11 �tentuan dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : I. Mengubah ketentuan da]am lampiran I Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. 2. Mengubah ketentuan dalam lampiran II Peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tat.a Ruang Tata Ruang clan Cipta Karya clan Badan Penanggulangan Bancana Daerah sebagaimana t.ercantum dalam Lampiran II peraturan inl 3. Lampiran Il peraturan Walikota Palopo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku. PualD 1. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapat.an dan Belanja Daerah yang ditetapkan daJam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Pelaksanaao Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 2. Peraturan Walikot.a ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
14

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh No. 61 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERWAKO NO 61 TH 2016.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 58 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...or 58 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, LK.2016/NO.58

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAB KOTA PALOPO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah; 7. Kepala Badan adalah Pejabat yang memimpin Badan Pendapatan DaerahKota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo terdiri dari: a. Kepala Badan; 2 f ( b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut. c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Pendaftaran; 2) Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi; 3) Sub Bidang Penetapan. d. Bidang Pelayanan dan Penagihan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Pelayanan; 2) Sub Bidang Penagihan; 3) Sub Bidang Pengaduan. e. Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas: 1) Sub Bidang Penatausahaan; 2) Sub Bidang Pengawasan; dan 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Badan Pendapatan Daerah, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA BADAN Pasal 4 ( 1) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; (2) Kepala Badan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; 3 b. pelaksanaan kebijakan pelayanan iimum lintas SKPD/Instansi/Unit Kerja di bidang pendapatan daerah; c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah; d. perumusan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan pelayanan teknis administrasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pendapatan daerah; f. penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah; g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan UPTB; h. pembuatan laporan hasil kegiatan Badan Pendapatan Daerah; dan i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan mempunyai Rincian Tugas: a. merumuskan visi dan misi serta menetapkan rencana strategis badan sebagai penjabaran visi, misi dan program Walikota di bidang pendapatan daerah; b. menetapkan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan; c. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis; d. memimpin, mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan badan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; e. menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Badan; f. menyelenggarakan pelayanan umum dan pembinaan teknis dalam lingkup urusan pendapatan daerah; g. menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pengendalian dalam lingkup urusan pendapatan daerah; h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana fisik dalam lingkup tugas Badan; i. menunjuk dan menetapkan pejabat pelaksana teknis di bidang pendapatan Daerah; j. menetapkan program pendayagunaan para pejabat fungsional; k. melakukan pembinaan dan pengawasan melekat kepada bawahan dalam lingkup Badan; 1. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi/pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah; 4 m. melaksanakan pelayanan tekriis administrasi bagi perangkat daerah/ instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah; n. melaksanakan peningkatan efisiensi dan efektifitas sumber daya manusia lingkup Badan; o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Badan; p. melakukan analisis potensi pendapatan daerah; q. melaksanakan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penagihan dan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah; r. melaksanakan penatausahaan, pengawasan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; s. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; t. menilai prestasi kerja bawahan; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas Pokok: memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Tindak lanjut dan Keuangan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, mempunyai Fu.ngsi : a. pelaksanaan urusan sekretariat, rumah tangga dan aset Badan; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; 5 c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincfan Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset; k. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 6 I I (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengadaan benda berharga; h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; i. melaksanakan urusan kepegawaian; j. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; I. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; m. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: n. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; p. menilai prestasi kerja bawahan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola data base Badan dan tindak lanjut. 7 I I (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut basil pemeriksaan, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN Paragraf 1 Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pasal 8 (1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai Tugas Pokok : memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; b. pelaksanaan pendaftaran subjek pajak daerah dan retribusi daerah; 8 c. pelaksanaan pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah; d. pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan; dan e. pelaksanaan pelaporan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 dan ayat (3), Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai Ri.nci.an Tu.gas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan Pendaftaran, Pendataan dan analisa potensi serta penetapan; b. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait pendaftaran objek pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendataan Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Analisa Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d. melaksanakan kebijakan pendaftaran, pendataan dan analisa potensi serta penetapan; e. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan analisa potensi serta penetapan Subjek dan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. melaksanakan identifikasi serta perencanaan, pengembangan dan peningkatan potensi sumber Pendapatan Daerah; g. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada bawahannya; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; i. melaporkan basil kegiatan Kepala Bidang kepada Kepala Badan; j. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Sub Bidang Pendaft:aran Pasal 9 (1) Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pendaftaran mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan yang berkenaan dengan pendaftaran Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendaftaran mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; 9 b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaraan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah ; g. menyiapkan formulir pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; h. melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; i. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran dari wajib Pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah; j. melaksanakan Pencatatan daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah; k. melaksanakan penyiapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD); I. menyimpan dokumen basil pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat terkait pendaftaran subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; n. melaporkan basil kegiatan sub bidang pendaftaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi Pasal 10 (1) Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 10 (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Analisa Potensi mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan konsep kebijakan, pendataan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah ; g. melaksanakan pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; h. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; i. melaksanakan pencatatan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah kedalam kartu data; j. melaksanakan penilaian subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; k. melaksanakan evaluasi terhadap data Nilai Indeks Rata Rata (NIR); 1. melaksanakan evaluasi terhadap data Zona Nilai Tanah (ZNT) Bumi dan Bangunan; m. menyimpan dokumen basil pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; n. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat terkait pendataan dan analisa potensi subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah; o. melaporkan basil kegiatan Sub Bidang Pendataan Dan Analisa Potensi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; n. menilai prestasi kerja bawahan; dan o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 11 Paragraf 3 Sub Bidang Penetapan Pasal 11 (1) Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penetapan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan Penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penetapan pajak daerah dan retribusi Daerah ; g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; h. melaksanakan pembuatan nota perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah; i. melaksanakan penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); j. melaksanakan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKP); k. melaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi sistem pajak daerah dan retribusi daerah; I. menyimpan dokumen basil penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; m. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pihak swasta dan masyarakat terkait penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 12 n. melaporkan basil kegiatan sub bidang penetapan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala Bagian Keempat BIDANG PELAYANAN DAN PEN'AGIHAN Paragraf 1 Bidang Pelayanan dan Penagihan Pasal 12 ( 1) Bidang Pelayanan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan pelayanan penyetoran, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai Fungsi : a. penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan dan Penagihan b. pelaksanaan Pelayananpenyetoran dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; c. pelaksanaan pelayanan pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan d. menindaklanjuti pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. (4)Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan mempunyai Rfncian Tu.gas: a. menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Pelayanan dan Penagihan; b. menyusundan merumuskan kebijakan pelayanan, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; c. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait pelayanan, penyetoran, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; e. melaksanakan pelayanan penyetoran, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakanidentifikasi serta perencanaan, pengembangan dan peningkatan pelayanan, penagihan dan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; 13 g. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada bawahannya; h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan bidang pelayanan dan penagihan; e. melaporkan basil kegiatan Kepala Bidang kepada Kepala Badan; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Pelayanan Pasal 13 (1) Sub Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pelayanan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pelayanan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan pelayanan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah ; g. melaksanakan penerbitan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/pibak swasta dan masyarakat terkait penilaian dan Penetapan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; i. melaporkan basil kegiatan kepada Kepala Bidang; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 14 Paragraf 3 Sub Bldang Penaglhan Pasal 14 (1) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakanpenagihan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; g. menyiapkan bahan terkait penagihan pajak daerah dan retribusi 1 daerah; h. melaksanakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD); i. melakukan pencatatan terhadap Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang telah diterbitkan; j. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah; k. membuat laporan bulanan, semesteran dan tahunan mengenai realisasi penagihan pajak daerahdan retribusi daerah; 1. melakukan identifikasi terhadap permasalahan teknis Sub Bidang; m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja; n. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Penagihan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. IS Paragraf 4 Sub Bidang Pengaduan Pasal 15 (1) Sub Bidang Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan pelayanan terhadap setiap pengaduan dari wajib pajak dan retribusi daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengaduan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan layanan pengaduan pajak daerah dan retribusi daerah; f. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait layanan pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; g. menyiapkan formulir pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; h. melakukan pencatatan terhadap pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; i. menyiapkan bahan tindaklanjut atas pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; j. melakukan identifikasi terhadap permasalahan teknis Sub Bidang; k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja; 1. melaporkan hasil kegiatan Sub Bidang Pengaduan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 16 ' ' Bagian Kelima BIDANG PENATAUSAHAAN,PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Paragraf 1 Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 16 (1) Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Fungsi : a. penyusunan usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; dan b. pelaksanaan Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; b. melaksanakan kebijakan penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis terkait penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e. melaksanakan penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penatausahaa.n, pengawasan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain• lain pendapatan asli daerah yang sah; g. melaksanakan pengelolaan kertas berharga; 17 ' ' h. melaksanakan rekonsiliasi laporan pendapatan skpd pengelola pajak daerah dan retribusi daerah; i. mendistribusikan tugas serta memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaannya kepada bawahannya; j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan Bidang Penatausahaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; k. melaporkan basil kegiatan kepala bidang kepada kepala badan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Badan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bidang Penatausahaan Pasal 17 (1) Sub Bidang Penatausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Penatausahaan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan penatausahaan atas pengelolaan pajak, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penatausahaan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. melakukan penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; g. melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana kerja; i. melaporkan basil kegiatan sub bidang penatausahaan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; J. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 18 I ' Paragraf 3 Sub Bidang Pengawasan Pasal 18 (1) Sub Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan, serta melakukan pengawasan atas pengelolaan pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapata.n asli daerah yang sah. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengawasan mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. menyusun konsep kebijakan pengawasan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; f. melakukan pengawasan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; g. melaksanakan sosialisasi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; h. melaksanakan pendistribusian, pengawasan dan pengendalian benda berharga; i. merencanakan, menghimpun dan menyusun produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah; j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; k. melaksanakan pemeriksaan sederhana terhadap pembukuan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; I. melaporkan basil kegiatan sub bidang pengawasan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; m. menilai prestasi kerja bawahan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 19 . \ Paragraf 4 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pasal 19 (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai Tu.gas Pokok : menyiapkan bahan, serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan pajak, · Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran; b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bidang; c. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; d. menyusun konsep kebijakanevaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; e. melakukan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah serta lain• lain pendapatan asli daerah yang sah; f. merencanakan, menghimpun dan menyusun produk hukum pajak dan retribusi daerah; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pendapatan pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; h. melaksanakan rekonsiliasi dengan SKPD terkait realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; i. melaporkan hasil kegiatan sub bidang Evaluasi dan Pelaporan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 20 BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; Pasal 21 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21 Pasal 24 (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabata.n Fungsional Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BAB VI Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pasal 25 (1) UPTBdipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan berta.nggungjawab langsung kepada Kepala Badan; (2) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BAB VII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabata.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan pendapatan Daerah; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 22 • BAB VIII PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo
24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2016.