PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 256.264 peraturan dalam 1,558 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26C/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau; 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26D/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau; 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26E/MEN/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar; 5. Peraturan . . . . . 22 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar; dan 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Mencabut
  1. Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 88/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Mengubah
  1. Permen KKP No. PER.20/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
  2. Permen KKP No. PER.46/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen KKP No. 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
    ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011
Mengubah
  1. Permen KKP No. 18/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  2. Permen KKP No. PER.05/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  3. Permen KKP No. PER.08/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
  4. Permen KKP No. PER.02/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen KKP No. 24/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum Bagi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perikanan dan Kelautan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen KKP No. 40/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan