Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.566 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Kerja Sama Pembangunan Perkotaan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Download file:

Permen No.69-2007.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.012/2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 199/PMK.012/2020 tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

Download file:

214_PMK.012_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.012/2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 214/PMK.012/2022 tentang Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

Mencabut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window

Download file:

199_PMK.012_2020.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.05/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Abstrak

APBN Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 146/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Download file:

103_PMK.05_2020Per.pdf

REKENING KHUSUS –COVID-19–PPEN

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 103/PMK.05/2020, BN 2020/No.878, Https: jdih.kemenkeu.bpk.go.id: 11 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka menampung hasil penerbitan Surat Berharga Negara yang digunakan untuk pemenuhan pembiayaan public goods dan non-public goods dalam rangka penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan rekening khusus yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Khusus dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916),UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan PermenkeuRI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 2 (dua) rekening khusus penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada Bank Indonesia yang terdiri atas rekening khusus penanganan pandemi COVID-19 dan PEN public goods, untuk menampung dana hasil penerbitan SBN dalam rangka pemenuhan pembiayaan public goodsdan rekening khusus penanganan pandemi COVID-19 dan PEN non-public goods, untuk menampung dana hasil penerbitan SBN dalam rangka pemenuhan pembiayaan non-public goods. Dalam hal Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN tidak digunakan lagi dalam pengelolaan dana untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan penutupan rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat melakukan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas setiap transaksi pemindahbukuan dana pada rekening khusus penanganan pandemi COVID-19 dan PEN.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2020 (BNTahun 2020 Nomor 573), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.05/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Abstrak

Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download file:

104_PMK.05_2020Per.pdf

PPEN – PENEMPATAN – DANA

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 104/PMK.05/2020, BN 2020/ NO 879; http:/jdih.kemenkeu.go.id : 19 HLM

Peraturan Menteri Keuangan tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dilakukan penyempurnaan untuk mendukung pelaksanaan modalitas penempatan dana dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan dengan menggunakan skema penempatan sejumlah dana pada bank umum mitra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738); PP No. 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No. 6542); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);
Ketentuan mengenai pelaksanaan Program PEN dengan cara Pemerintah melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra yang dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Diatur pula ketentuan mengenai tata cara penetapan Bank Umum Mitra, rekening penempatan dana, mekanisme penempatan dana melalui deposito atau giro pemerintah termasuk mengenai Batas Maksimal/Limit Penempatan, Asset Liability Committee (ALCO), Metode Penempatan Dana, Setelmen Penempatan, Jangka Waktu Penempatan, Penarikan Penempatan Dana, Remunerasi, Evaluasi Penempatan Dana, Tujuan dan Penetapan Penempatan Dana, Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum Mitra, pembukaan dan pengelolaan rekening, pelaporan dan evaluasi, serta ketentuan mengenai penjaminan oleh LPS, koordinasi dalam rangka penempatan dana (dengan BI dan OJK), pengawasan, akuntansi dan pelaporan serta ketentuan petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

Abstrak

Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
PMK No. 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

Download file:

105_PMK.07_2020Per.pdf

PPEN–PEMERINTAH DAERAH– PINJAMAN

2020

Peraturan Menteri Keuangan NO. 105/PMK.07/2020, BN 2020 No. 880, .https://jdih.kemenkeu.go.id: 26 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15B ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916),UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.186, TLN No.6542), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan PermenkeuRI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah dan Subsidi Bunga. Dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan bersama Direktur Utama PT SMI menandatangani Perjanjian Pengelolaan Pinjaman. PT SMI wajib menyampaikan laporan pemberian Pinjaman PEN Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara disetujui, pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah. Menteri Keuangan memberikan Subsidi Bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar 3,05% selama jangka waktu Pinjaman Daerah. Anggaran belanja Subsidi Bunga atas pelaksanaan Program PEN bersumber dari APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN. Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Lampiran halaman 27-30.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.08/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 107/PMK.08/2022 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik

Mengubah

PMK No. 239/PMK.08/2012 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Download file:

PMK Nomor 139 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.08/2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 110/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan
PMK No. 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan
PMK No. 187/PMK.08/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana dalam Negeri
PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri

Download file:

PMK Nomor 125 Tahun 2018.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.08/2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

Diubah dengan

PMK No. 110/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.08/2015 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan

Download file:

PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 19-PMK.08-2015.PDF

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.08/2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 107/PMK.08/2022 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) di Pasar Perdana Domestik

Diubah dengan

PMK No. 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Mencabut

PMK No. 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Download file:

2012 PMK 239.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.