PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/PedomanKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Ciamis No. 65 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Miskin dan Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Melalui Program Calakan
Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 58 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA CADANGAN BERAS PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA CADANGAN BERAS PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak permasalahan sosial akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Fakfak, Pemerintah Daerah
perlu mengambil kebijakan dengan memberikan bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Fakfak akan memberikan bantuan Sosial dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat terdampak Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Fakfak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial berupa Cadangan Beras Pemerintah kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Fakfak Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Penanganan Corona Virus Disease 2019 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.7 /2021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja
kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya; bahwa agar dalam pelaksanaan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 201 9 (CO VID-19) beru pa
penyelenggaraan karantina kesehatan, pemakaman
dengan protokol kesehatan dan jaring pengaman sosial
karantina mandiri terdampak Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dapat terlaksana dengan pembiayaan yang
tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan
ataupun Ganti Uang pada Dinas Sosial Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang pada belanja Sub
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga di Dinas Sosial Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021, disebutkan
bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus
mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan
waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Belanja Penanganan Corona Virns
Disease 2019 Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan
Sosial Kesejahteraan Keluarga Di Dinas Sosial Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.7 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15
Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uanguntuk belanja penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga di Dinas Sosial Kabupaten SemarangTahun Anggaran 2021 beserta waku penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2021
PEMBERIAN - BANTUAN - SOSIAL - TIDAK - TERENCANA - NON - TUNAI - KEPADA - MASYARAKAT - YANG - MELAKSANAKAN - ISOLASI - MANDIRI - AKIBAT - TERPAPAR - CORONA - VIRUS - DISEASE - 019 - (COVID-19) - PADA - MASA - PEMBERLAKUAN - PEMBATASAN - KEGIATAN - MASYARAKAT - DARURAT
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar Conona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial terhadap masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai akibat terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bogor, diberikan jaring pengaman sosial (social safety net) berupa pemberian bantuan sosial non tunai berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 40 Tahun 1991; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2018; Pepres No. 82 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmen Kesehatan No. HK. 01.07/Menkes/104/2020; Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No.8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 28 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Non Tunai kepada Masyarakat yang Melaksanakan Isolasi Mandiri Akibat Terpapar Conona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sasaran Bantuan Sosial Non Tunai; Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai; Pengadaan; Persyaratan Calon Penerima Bantuan; Tata Cara Permohonan Pengajuan; Tata Cara Penyaluran; Tata Cara Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Pengawas, Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan; Peran Serta Pemerintah Desa/ Kelurahan, Dunia Usaha dan Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 56 Tahun 2021
PEDOMAN – PELAKSANAAN – PEMBERIAN – BANTUAN – SANTUNAN – KEMATIAN – KEPADA – MASYARAKAT – DI – WILAYAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT – TAHUN – ANGGARAN – 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Santunan Kematian Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian, maka Pemerintah Daerah hadir untuk memberikan bantuan santunan kematian; bahwa untuk tertib administrasi kelancaran pembayaran bantuan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu mengatur pelaksanaannya melalui Peraturan Bupati sebagai bentuk arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 44 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang : KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN (Maksud, Tujuan), PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN, PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan), KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 60 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengurangi sebagian bebanmasyarakat yang terkena dampak bencana, PemerintahDaerah perlu memberikan bantuan;
b. bahwa agar pemberian bantuan dapat berhasil guna danterlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu disusunpedoman pengelolaan dan pelaporannya;
Dasar Hukum:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Laporan Kejadian Bencana, Jenis Bantuan Bencana, Pengelolaan dan Mekanisme Pemberian Bantuan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2017 tentang Bantuan Bencana.
Halaman: 12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, Program pembinaan lingkungan sosial
untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat, meliputi
kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan
kerja; bahwa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, salah satunya adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung tunai kepada buruh pabrik rokok; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok Di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Sasaran Penerima
Bab III Besaran Bantuan
Bab IV Pendataan
Bab V Penyaluran
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 56 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan
Sosial Kepada Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Luar Panti pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko sosial
kepada penduduk Kabupaten Semarang yang tidak
mampu karena orang tuanya meninggal dunia, perlu
memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, piatu,
yatim piatu di luar panti; bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada anak yatim, piatu, yatim piatu di luar panti yang
sudah direncanakan sesuai Peraturan Bupati Semarang
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Tambah
Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim,
Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal
yang telah ditetapkan di awal karena adanya kendala
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
di Kabupaten Semarang; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial
kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti
dapat terlaksana dengan menggunakan dana Tambah
Uang, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada
Anak Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak
Yatim, Piatu Dan Yatim Piatu Di Luar Panti Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dana tambah uang untuk belanja bantuan sosial kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu di luar panti pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 beserta waktu penggunaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 56 Tahun 2021
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jayapura Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura perlu diganti;
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Jayapura tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan PPKM di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan dukungan Kalurahan untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat sampai dengan tingkat paling bawah; bahwa agar pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Kalurahan dapat berjalan optimal, diperlukan tambahan anggaran melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Kalurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Bantul untuk Pengendalian Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19);
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2020;
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan, Mekanisme Pencairan Bnatuan Keuangan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
