Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2023 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan telah diatur dalam Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan,
maka mekanisme dan tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah
yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan,
perlu ditur tersendiri dalam Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16
Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2020;Peraturan Daaerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021;Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Insentif diberikan kepada Dinas selaku Instansi
Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah. Insentif bersumber dari pendapatan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penganggaran, Pelaksanaan dna Pertanggungjawaban Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Pekalongan, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang mengatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
ABSTRAK:
a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur orgamsasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan, b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Selatan.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menten Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M KUKM/X/2016; Peraturan Menten Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menten Penndustnan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016.
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 [Tujuh] Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang petunjuk penataan dan pembinaan toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penataan dan Pembinaan Toko Modern, sudah tidak sesuai dengan Perkembangandan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 24 (dua puluh empat) pasal Ketentuan Umum; Perizinan; Prosedur Pemberian Perizinan; Penataan Toko Swalayan; Jam Operasional; Kemitraan Usaha; Pembinaan Dan Pengawasan; Larangan Dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2023.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro
guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah
Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi
kepada pengembangan usaha; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro tetap
dapat bertahan dan berkembang, perlu melaksanakan
kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada
usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban program Subsidi
Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2023, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4),Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Daerah KabupatenKebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, perlumenetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataandan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pendirian dan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Bab IV Waralaba Toko Swalayan
Bab V Monitoring dan Evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Bab VI Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kabupaten Blitar Tahun 2023 No 3/E; https://jdih.blitarkab.go.id/arsip/upload/705/PERBUP_NO_3_TH_2023.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Blitar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan koperasi berkualitas dan usaha mikro naik kelas, melalui
Program Pemberdayaan Koperasi serta Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
diperlukan adanya pendampingan bagi Koperasi dan Usaha Mikro secara terpadu dan berkesinambungan
oleh tenaga pendamping;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Koperasi dan usaha mikro dan usaha secara professional yang diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendampingan bagi Koperasi dan Usaha
Mikro di Kabupaten Blitar;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2012 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 160);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3 /D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022
Nomor 114);
Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:
a. Fasilitator;
b. Seleksi, status dan bimbingan teknis Pendamping;
c. Pendamping;
d. tata kerja Pendamping;
e. pemanfaatan hasil pendampingan;
f. pembiayaan;
g. pemantauan dan evaluasi; dan h. mekanisme pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2023
subsidi bunga usaha mikro - PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2023/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro
guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/perbankan dan dalam rangka pemulihan
ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19), diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah
kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada
pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada
Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 2 Tahun 2019 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten Tahun 2023 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 118 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro
mendapatkan akses permodalan dari lembaga
keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang
berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala
yang lebih besar; bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro
tetap dapat bertahan dan berkembang, perlu kebijakan
dalam bentuk program Pemberian Subsidi Bunga kepada
usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian
Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberian Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program bantuan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten
Purbalingga sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Stimulus Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Industri Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
