Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 345 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 111 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP NO 111 TAHUN 2020.pdf

Reformasi birokrasi

2020

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 111, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 111

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

ABSTRAK:

a. bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bombana, yang berlaku untuk tahun 2015-2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dan dilakukan penyesuaian; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat: a. Pendahuluan; b. Evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi; c. Analisis lingkungan strategis; d. Sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; e. Manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan f. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
65 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Road Map Reformasi...okrasi 2020-2024.pdf

Reformasi Birokrasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 110, BD.2020/NO.110

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

ABSTRAK:

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
3 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019

Download file:

Perbup Gunung Kidul No 99 Tahun 2020.pdf

reformasi birokrasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD 2020/NO.99

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 2020-2024

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020-2024;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
Materi Pokok: Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi PD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019
Jumlah Halaman: 3 HLM, Lampiran: 78 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Kode Etik Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup No 49 Tahun 2020.pdf

Peraturan-Bupati-(PERBUP)-Tentang-PEDOMAN-PENANGANAN-BENTURAN-KEPENTINGAN-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-BOLAANG-MONGONDOW

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD NOMOR 49 TAHUN 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ABSTRAK:

TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME; SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB KORUPSI ADALAH BENTURAN KEPENTINGAN; PEDOMAN INI SEBAGAI ACUAN MENANGANI BENTURAN KEPENTINGAN
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 28 TAHUN 1999; UU NOMOR 20 TAHUN 2001; UU NOMOR 5 TAHUN 2014; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PERMENPANRB NOMOR 37 TAHUN 2012
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III SASARAN; BAB IV BENTUK KEPENTINGAN; BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN; BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.
16 PASAL (11 HALAMAN)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 42 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Kab. Kendal Tahun 2020 No 42_ocr.pdf

Reformasi Birokrasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan konsisten perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Bab III Langkahlangkah penyusunan Road Map Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan road map dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023 digunakan sebagai dasar atau acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Road Map Reformasi Birokrasi berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Periode Tahun 2019-2023. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 23 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020-2024

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Kab Sorong Nomor 2... Tahun 2020-2024.pdf

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020-2024

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. No. 2020/23, LL Kab Sorong: 5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020-2024

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2020-2024.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2020-2024

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Lamp 44 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 160 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP NOMOR 160 TAHUN 2019.pdf

Road - Map - Reformasi - Birokrasi - di - Lingkungan - Pemerintah - Daerah - Kabupaten - Tasikmalaya - Tahun 2019-2021

2019

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 160, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2019 No 160

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan k etentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi I Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 201$-2019; dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu disusun Road Map Birokrasi u ntuk memberikan arah tentang rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan; perlu menetapfan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021;
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN No. 1 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 37 Tahun 2013; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019;Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021 Yang Meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
76 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

Perbup Kobar No. 59 Tahun 2019.pdf

Reformasi Birokrasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2019/No.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi; dan 4. Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 49 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Download file:

PERBUP NO. 49 TAHUN 2019_ocr.pdf

REFORMASI BIROKRASI - ROAD MAP

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2019/No. 52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Nndang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, road map reformasi birokrasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
52 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Reformasi Birokrasi

Download file:

Nomor 44 - 2019.pdf

kelas-jabatan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2019/No. 44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 5 (lima) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Kelas Jabatan; Perubahan Kelas Jabatan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Lamp IV

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT