Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.284 peraturan dalam 0,017 detik

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1969

Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973

Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1961 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jara Jauh

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1969.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1958

Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Pengesahan-Persetujuan-Persetujuan- Pengubahan- dan- Tambahan-antara- Republik- Indonesia- dan- Export-Import- Bank-of- Washington

1958

Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 1958 No. 22, TLN No. 1551, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Persetujuan-Persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington

ABSTRAK:

bahwa tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pelaksanaan pemberian kredit, yang berjumlahsetinggi-tingginya 100 (seratus) juta dollar Amerika Serikat dari Banktersebut, masih harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari DewanPerwakilan Rakyat.
Pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia,pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun1950, Undang-undang No. 11 tahun 1951, Undang-undang No. 20tahun 1953 dan Undang-undang No. 35 tahun 1954.
Persetujuan perubahan yang dibuat antara Republik Indonesia denganExport-Import Bank of Washington tertanggal 21 Juni 1956 danpersetujuan-persetujuan perubahan dan tambahan yang dibuat antaraRepublik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washingtontertanggal 23 Agustus 1956, tertanggal 17 Desember 1956 dan 3 Mei1957 yang disertakan sebagai lampiran-lampiran pada undang-undang ini,dengan inidisahkan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 1958.
-
-
4

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2019

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

pengesahan-perjanjian-antara-republik-indonesia-dan-republik-islam-iran-tentang-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana

2019

Undang-undang (UU) NO. 10, LN.2019/NO.143, TLN NO.6372, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 4 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang ini mengatur tentang: Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
-
-

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2013

Pengesahan Rotterdam Convention on The Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 10 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1977

Mengesahkan "Amandement Terhadap Pasal 34 dan Pasal 55 Konstitusi WHO" yang Telah diterima Baik dan disetujui oleh Delegasi Indonesia ke Sidang World Health Assembly ke-28 Pada Tanggal 29 Mei 1975

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Kep.Pres No. 10 tahun 1977.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1976

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1976.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 1982

Mengesahkan Pertukaran Nota Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Iraq Mengenai Perubahan Pasal 5 "Trade Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Iraq, 1977", Yang Telah Ditandatangani Di Bahdad Pada Tanggal 3 Oktober 1981

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Menetapkan :

Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Iraq mengenai perubahan Pasal 5 "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Iraq, 1977", yang telah ditandatangani di Baghdad pada tanggal 3 Oktober 1981, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Download :
Keppres No 10 TH 1982.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2014

Pengesahan International Convention For The Suppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (Konvensi International Penaggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 10 Tahun 2009

Mengabulkan Permohonan Ekstradisi Yang Diajukan Pemerintah Australia An Hadi Ahmadi

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres 10 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 2010

Ekstradisi Atas Nama Timothy Geoffrey Lee Warga Negara Inggris Dan Australia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keppres 11 Tahun 2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 1977.