PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,023 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 2004
Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Dan Teknisi Elektromedis

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2004
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Mengubah :
  1. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2004
Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I

Kependudukan dan Perkawinan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
  2. KEPPRES No. 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2004
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2004
Pembentukan Kecamatan Sungai Betung

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERDA Kab. Bengkayang No. 13 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUNGAI BETUNG
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2004
Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Wonosobo

Arsip Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2004
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2004
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004

APBD

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Pengawasan/Audit Internal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2004
Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa

Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan