Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
ABSTRAK:
rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja pegawai serta terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP RI No.42 Tahun 2004; PP RI No.53 Tahun 2010; Permendagri No.60 Tahun 2007; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2013; Permenhub Nomor.72 Tahun 2014; Perka BNPB No.15 Tahun 2014
Ketentuan Umum,Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Pemakaian Atribut, Pengadaan Pakaian Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain Serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2011 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 31) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 61 Tahun 2015 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 61) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 31 Tahun 2012 (Lembaran Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 31) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
71 hlm
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2018
Kepegawaian, Aparatur Negarapendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Mencabut sebagian :
Peraturan LAN No. 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan
II, Dan Golongan III, Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II,
Dan/Atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2
Ketentuan mengenai rincian anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2
DI LINGKUNGAN KOTA BATAM - PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 07, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 794
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Batam pegawai pemerintah dilarang menerima pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014
Menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 541
Penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota
17 hlm
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019
PERATURAN-GUBERNUR-BALI-PENGEMBANGAN-KOMPETENSI-SUMBER-DAYA-MANUSIA-SATU-PINTU-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-BALIbahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” perlu pengembangan kompetensi sumber daya manusia terstandar dan berkualitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berintegritas untuk mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” perlu pengembangan kompetensi sumber daya manusia terstandar dan berkualitas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diselenggarakan secara terpadu dalam satu pintu pengembangan sumber daya manusia
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019
Mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan sasaran pengembangan sumber daya manusia, uji kompetensi dan sertifikası, komite penamın mutu dan pengawas penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
7 halaman
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 7, BN.2014/No.1040, peraturan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri yang berada di bawahnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang penetapan indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi : ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
