Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa miskin pada program satu keluarga satu sarjana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberantas kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Pariaman memandang perlu untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin;
b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program satu keluarga satu sarjana pemerintah kota pariaman agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
c. bahwa untuk memenuhi kelancaran dalam pelaksanaan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, hururf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
UU No 20 Th 2003, UU No 12 Th 2002, UU No 11 Th 2009, UU No 13 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 19 Th 2005, PP No 58 Th 2005, PP No 17 Th 2010, Permendiknas No 48 Th 2008, Perda Kota Pariaman No 7 Th 2016
Peraturan ini tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana dengan isi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 10 ditambah satu ayat yaitu ayat (4);
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
perubahan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana
4
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2020
bea - kendaraan - bermotor - kedua - balik nama - pembebasan - pokok - sanksi - administrasi - bunga
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2012/No.13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya serta Sanksi Administrasi dan Bunga
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tertib akurasi data kendaraan bermotor, maka dipandang periu memberikan kebijakan pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya serta sanksi administrasi dan bunga yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2011; Kepres No. 177/P Tahun 2008; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Kaltim No. 08 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 01 Tahun 2011; Pergub Kaltim No. 07 Tahun 2011; Pergub Kaltim No. 08 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2012.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 16 Tahun 2019
perubahan atas peraturan walikota padang noomor 22 tahun 2018 tentang indikator kinerja utama pemerintah kota padang tahun 2014-2019
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang Tahun 2014 dan 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah telah ditetapkan peraturan walikota padang nomor22 tahun 2018 tentang indikator kinerja utama pemerintah kota padang tahun 2014-2019;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indikator berdasarkan hasil evaluasi dari kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, maka peraturan walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan walikota tentang perubahan atas peraturan walikota padang nomor 22 tahun 2018 tenatng indikator kinerja utama pemerintah kota padang tahun 2014-2019
UU No 9 Tahun 1956, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, UU No 30 tahun 2014, PP No 17 tahun 1980, PP No 8 tahun 2008, PP No 12 tahun 2019, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permenpan No PER/9/M.PAN/5/2007, Permenpan No PER/20/M.PAN/11/2008, Permendagri No 73 tahun 2009, Permenpan RB No 53 tahun 2014, Perda Kota Padang No 18 tahun 2004, Perda Kota Padang No 6 tahun 2014, Perda Kota Padang No 6 Tahun 2016
Perubahan pada lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 22 tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 1 Tahun 2022
Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI UPTD Bab VII Kepegawaian Bab VIII Tata kerja Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016
121 hlm
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 16, BN.2018/No. 1045, jdih.pom.go.id : 3 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02770 Tahun 2002 tentang Penambahan Jenis Prekursor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Batang No. 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Batang merupakan salah satu
perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi
kewenangsan daerah; bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang
yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata
kembali organisasi dan tata kerjanya; bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
sehingga Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 104 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 104 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan huruf B dan huruf C Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023.
Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun2011 tentang Informasi Geospasila;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Ketentuan Umum;
2. Batas Desa;
3. Posisi PBU, TK dan PABU; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2019
KECAMATAN - PELAYANAN - Administrasi terpadu - pelaksana - uraian tugas
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pejabat Penyelenggara PATEN; Pelaksana Teknis PATEN; Pembiayaan dan Penerimaan; Ketentuan Lain-lain; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
