Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9.3 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Biaya
Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga Kota Surakarta dimaksudkan untuk
mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Kota Surakarta; bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Biaya Operasional
Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Surakarta bertujuan memberikan pedoman
pemberian Hibah Biaya Operasional Pemberdayaan
Rukun Tetangga dan Rukun Warga demi
terlaksananya Pembangunan Daerah yang Partisipatif;
bahwa Petunjuk Teknis Penydluran Hibah Biaya
Operasional Pemberdayaan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga Kota Surakarta perlu diatur dalam
peraturan perundang-undangan untuk melengkapi
ketentuan mengenai hibah yang khusus untuk biaya
operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Hibah Biaya Operasional
Pemberdayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Alokasi dan Kegunaan, Pengajuan dan Penganggaran, Mekanisme Pencairan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
23 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9.1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah dan anak Putus Sekolah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak memperoleh
pendidikan bagi setiap warga negara dan untuk menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, perlu dilakukan
penanganan kepada anak tidak sekolah dan anak putus
sekolah secara terencana, terarah dan berkesinambungan; bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk
memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang merata bermutu bagi
setiap masyarakat tanpa diskriminasi; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah
maka perlu disusun petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Anak Tidak
Sekolah dan Anak Putus Sekolah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Penanganan ATS dan APS, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Kerja Sama, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
14 hlm
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor KEP - 0095 /SKKIA0000/2023/S9 Tahun 2023
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi NO. KEP - 0095 /SKKIA0000/2023/S9, skk migas
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tentang Pedoman Tata Kerja Formula dan Harga Minyak Mentah dan/atau Kondensat Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 39A Tahun 2016
SEJARAH - PEMBENTUKAN - KABUPATEN - PANGANDARAN - DI - PROVINSI - JAWA - BARAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39A, BD 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa Sejarah merupakan pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia, dalam rangka untuk mengenang jasa dan memberikan penghargaan kepada para pejuang berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Hari Jadi dan Lambang Daerah, sejarah singkat pembentukan Kabupaten Pangandaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 77 Tahun 2007; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Pangandaran No. 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Sejarah Pembentukan Kabupaten Pangandaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24.2 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 21.1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Pasal 67 ayat (3) huruf e PP No 12 Tahun 2019
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 15 Tahun 1950; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP No 43 tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Sleman No 2 Tahun 2020; Perbup Sleman No 34 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan; Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus; Permohonan Bantuan Keuangan Khusus; Tata Cara Pengajuan; Pengajuan atas Prakarsa Lurah; Pengajuan atas Prakarsa Kepala Perangkat Daerah Teknis; Penetapan; Besaran Bantuan Keuangan Khusus; Pencairan; Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus; Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus; Penetapan; Pengajuan dan Pencairan Tambahan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2021.
Perbup Sleman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BD. 2017/ Nomor 12)
25 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tahun 2012
Pertambangan Migas, Mineral dan EnergiPerindustrian
Status Peraturan
Dicabut dengan
Permenperin No. 33 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Diubah dengan
Permenperin No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Permenperin No. 5/M-IND/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Mencabut
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 41.B Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41.B, BD kab Indramayu Tahun 2022 No 41.B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Indramayu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 70A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
