Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standart Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Sebatung.
ABSTRAK:
bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu;bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Daerah Puskesmas Sebatung;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN DAERAH PUSKESMAS SEBATUNG,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;MAKSUD DAN TUJUAN;PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL;SISTEMATIKA;PENGENDALIAN DAN EVALUASI;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2024.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2024
Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2024/NO.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai
dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau harus tepat sasaran kepada yang
berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, diperlukan pedoman
pemberiannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung
Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun
2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, perlu memberikan kepastian hukum
dalam pemberian izin reklame dan prasarana
bangunan konstruksi reklame; bahwa penyelenggaraan reklame perlu dilaksanakan
dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan,
estetika, ketertiban, melindungi kepentingan
masyarakat, dan potensi daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Ketentuan Perizinan; Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif; Sistem Informasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Jumlah Halaman: 17 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 50 Tahun 2024
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 12 peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor
Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tmgkat II Di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 18221;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonlsasi Peraturan Perpajakan jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipla KerJa menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 68561;
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53401;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381;
10. Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55331 sebagaunana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14 Pcraturan Pemerinl.ah Nomor 18 Tahun 2017 tentang llak Keuangan dan Administmuf Pimpinan dan Anggota
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah fl.embaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Jndoncsm Nomor 6057) eebegarmana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Adminillratif Pimpinan dan Anggota Dewan
perwakrlan Rakyat Dacrah (Lembo.ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6847);
15 Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah {l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322);
16. Pcraturan Pcmerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Leporan dan Evaluasi Pcnyclcnggarean Pcmerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 63231;
17. Pcraturan Pcmcrintah Nomor I Tahun 2024 tentang Hannomsasi Kcb1jakan Fiskal Nasional (Lembo.ran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
18. Peraturan Prcsiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (1.embaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) scbagaimana telah diub&h dengan Pcraturan Presidcn Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lcmbaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121;
19. Pcraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pcdoman Pcngelolaan Barang Milik Daerah
(Bcrita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah {Berita Negara
Rcbublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomcnklatur
Perencanaan Pcmbangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
22. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pcngelolaan Keuangan
Oacrah (Berita Negara Rcbublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat
Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
24. Peraturan Oaerah Kabupa1cn Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupatcn Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Jencponto Nomor 19);
25. Peraturan Daer ah Ka
bu paten Jeneponto Nomor Tahun 2024 ten tang Pcrtanggungjawaban Pc\aksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Jeneponlo
Tahun 2024 Nomor ..... );
Pasal 1 : Laporan Realieaai Anggaran tahun 2023
Pasal 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
Pasal 3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran pcnjabaran
Pasal 4 : Pcnjabaran laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Pasal 5 : Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
Pasal 6 : Peraturan Bupati Jencponto in! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 50 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 Nomor 588
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153);
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pernbantuan oleh Perangkat Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Ruang Lingkup Perbup ini meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Ketentuan Lain-Lain, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 14
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 50 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.6 Tahun 2023; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Natuna No.8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab.Natuna No.4 Tahun 2020; Perda Kab.Natuna No.12 Tahun 2019; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.17 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.18 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.20 Tahun 2021; Perbup Natuna No.81 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Natuna No.34 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 50 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, maka
Peraturan Bupati Siak Nomor 132.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 132.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dearah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
4 Halaman; 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan
pelayanan dan pengelolaan informasi publik, perlu
dilakukan perubahan terhadap beberapa pengaturan
dalam Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; eraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 49 Tahun 2024
Pajak dan Retribusi DaerahAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pekalongan No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air untuk Perhitungan Pajak Penghasilan dan Pemanfaatan Air Tanah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, besarnya nilai perolehan Air Tanah dalam
Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan untuk
pedoman perhitungan Pajak Air Tanah, perlu diatur
mengenai Nilai Perolehan Air Tanah untuk menghitung
Pajak Air Tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan
Air Tanah untuk Menghitung Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11
Tahun 2023; Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dan Tarif Pajak Air Tanah, Pengelompokan Keperuntukan dan Pengelolaan Air Tanah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 49 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai
komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis
Standar Belanja; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisis
Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non
fisik, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Komponen ASB Non Fisik, Jenis ASB Non Fisik, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
74 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
