Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 50 Tahun 2024

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 : Laporan Realieaai Anggaran tahun 2023 Pasal 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran Pasal 3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran pcnjabaran Pasal 4 : Pcnjabaran laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 5 : Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Pasal 6 : Peraturan Bupati Jencponto in! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 50 Tahun 2024 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 59 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

50 ..pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 12 peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2023; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tmgkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 18221; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonlsasi Peraturan Perpajakan jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipla KerJa menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 68561; 6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021 sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53401; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47381; 10. Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55331 sebagaunana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14 Pcraturan Pemerinl.ah Nomor 18 Tahun 2017 tentang llak Keuangan dan Administmuf Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah fl.embaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndoncsm Nomor 6057) eebegarmana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminillratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakrlan Rakyat Dacrah (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6847); 15 Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 16. Pcraturan Pcmerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Leporan dan Evaluasi Pcnyclcnggarean Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 63231; 17. Pcraturan Pcmcrintah Nomor I Tahun 2024 tentang Hannomsasi Kcb1jakan Fiskal Nasional (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 18. Peraturan Prcsiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (1.embaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) scbagaimana telah diub&h dengan Pcraturan Presidcn Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lcmbaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121; 19. Pcraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pcdoman Pcngelolaan Barang Milik Daerah (Bcrita Negara Rebublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah {Berita Negara Rcbublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomcnklatur Perencanaan Pcmbangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 22. Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pcdoman Teknis Pcngelolaan Keuangan Oacrah (Berita Negara Rcbublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246); 24. Peraturan Oaerah Kabupa1cn Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Jencponto Nomor 19); 25. Peraturan Daer ah Ka bu paten Jeneponto Nomor Tahun 2024 ten tang Pcrtanggungjawaban Pc\aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Jeneponlo Tahun 2024 Nomor ..... ); Pasal 1 : Laporan Realieaai Anggaran tahun 2023 Pasal 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran Pasal 3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran pcnjabaran Pasal 4 : Pcnjabaran laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 5 : Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Pasal 6 : Peraturan Bupati Jencponto in! mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521