Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 0,991 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 10 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_10_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
21 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2012 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Download :
PermenPU09-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tahun 2016

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat

Download :
POJK Nomor 3 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014

Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Download :
Peraturan BI No. 16-11-PBI 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/15/PBI/2018 Tahun 2018

Hubungan Operasional Bank Perantara Dengan Bank Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 20-15-PBI 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 Tahun 2019

Penyelenggaraan Central Counterparty Untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga Dan Nilai Tukar Over-The-Counter

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan BI No. 21-11-PBI 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/11/PBI/2012

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Mengubah :

Peraturan BI No. 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

Download :
Peraturan BI No. 14-11-PBI-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004

Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah

Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 9/10/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah

Mencabut :

Peraturan BI No. 2/17/PBI/2000 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Serta Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah
Peraturan BI No. 1/12/PBI/1999 tentang Uang Rupiah Khusus (Commermorative)
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasilitas Diskonto, Pelanggaran Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Saldo Giro Negatif Pada Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 6-14-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 16 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Utara

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 86 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014.