Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 10 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mukomuko

Nomor

10 Tahun 2005

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Mukomuko

Tanggal Penetapan

27 Desember 2005

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2005

Tanggal Berlaku

02 Januari 2005

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Bidang

Halaman ini telah diakses 483 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda_10_2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan : 1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005. 21 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521