Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.965 peraturan dalam 1,136 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2016 Tahun 2016

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arsip Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERMENPUPR16-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 17.a Tahun 2018

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pers, Pos, dan Periklanan

Abstrak

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17.a, BD. No. 2018/17.a, LL Kab SBB : 11 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 02 Tahun 2014, dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 79 Tahun 1975; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; PEPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2014; PERMENKUMHAM No. 2 Tahun 2013; PERDAKABSBB No. 08 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
2 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 Tahun 2017

Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
SAL - POJK Tata Kelola Lembaga Penjamin .pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tahun 2014

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan OJK No. 19/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Download :
pojk 13-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tahun 2016

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Download :
Peraturan BI No. 18-20-PBI 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 4a Tahun 2017

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014 - 2018 DENGAN KEBIJAKAN PROVINSI DAN KEBIJAKAN NASIONAL

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4A TAHUN 2017 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2014-2018 DENGAN KEBIJAKAN PROVINSI DAN KEBIJAKAN NASIONAL

Download :
PERWAL NOMOR 4.a TAHUN 2017 TTG PENYELERASAN RPJMD 2014-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 39.2 Tahun 2020

Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

Abstrak

imb-menara telekomunikasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39.2, BD.2020/NO.39.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan ketertiban perizinan bangunan menara telekomunikasi, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan menara telekomunikasi perlu dilakukan pembaruan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi bagi menara telekomunikasi yang telah berizin; b. bahwa berdasarkan Pasal II ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, Bupati dapat memberikan dispensasi pengajuan IMB bagi menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dan telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dan Pemberian dispensasi pengajuan IMB diatur oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011;
Materi Pokok : Kemudahan Pelayanan Perizinan Pembaruan IMB, Prosedur, Pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pembaruan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman : 8 HLM

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 10/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsinoal Pengelola Kesehatan Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Permen KKP Nomor 11 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 10 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 21 dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.