PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 34.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 29.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati
Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
PERBUP Kab. Sleman No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD TA. 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Desk Rencana Kerja (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat beberapa perubahan APBD pada beberapa SKPD; bahwa berdasarkan berita acara program dan kegiatan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan, terdapat perubahan rencana penggunaan dan perubahan pagu pendapatan dan belanja; bahwa karena perbedaan pagu awal kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan hasil berita acara program dan kegiatan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp2.038,00; bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sleman
Nomor 80.2/Kep.KDH/A/2021 tentang Perpanjangan
Keduapuluh Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman
dan Perjanjian Pinjam Pakai antara Kantor Wilayah
Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman
Nomor:01/PK.KDH/A/2022 tentang Penggunaan
Gedung Asrama Haji Sebagai Tempat Isolasi Terpusat
Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman Tahun 2022,
dibutuhkan tambahan anggaran pada Dinas Kesehatan
sebesar Rp4.528.204.600,00; bahwa untuk melaksanakan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diperlukan pergeseran dari anggaran belanja tidak terduga; bahwa berdasarkan Perda Kab Sleman Nomor 18 Tahun 2021tentang Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung diperlukan pergeseran
rekening pendapatan dari rekening Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan menjadi rekening Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung; bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK berkaitan integrasi Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan dalam Sistem Perencanaan serta memenuhi ketentuan Perbup Sleman Nomor 53.4 Tahun 2021 tentang Analisis Standar
Belanja perlu dilakukan penyesuaian anggaran; bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari beberapa SKPD dan dalam rangka tertib administrasi keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Sleman No 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Sleman No 1 Tahun 2020; Perda Kab Sleman Nomor 7 Tahun 2021; Perbup Nomor 53.1 Tahun 2021.
Materi Pokok: Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 diubah berupa pergeseran APBD pada SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Halaman: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 16.A Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2017 ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016, perlu
menetapkan Peraturan Walikota ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta N omor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang laporan realisasi anggaran dan ringkasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
5 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 903/23/X/2011 Tahun 2011
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 903/23/X/2011, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 176
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatandan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operaslonal pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
Dasar Hukum: Undang-urndangNomor 12 Tahun 1985 sebagaimana tetah diubah denqan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12. Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah denqan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Namor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomar 19 Tahun 2010 sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah, Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provlnsi Papua Barat Nornor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsl Papua Barat Nomor 1 Tahun 2011;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.
-
-
-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 13A Tahun 2017
PERUBAHAN- ATAS PERATURAN BUPATI- BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH- KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13A, BD.2017/NO.13A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017
UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; UU No. 17 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 ,sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001 ; PP No. 108 Tahun 2000 ; PP No. 109 Tahun 2000 ; PP No. 24 Tahun 2004 ; PP No. 54 Tahun 2005 ; PP No. 55 Tahun 2005 ; PP No. 56 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 65 Tahun 2005 ; PP No. 8 Tahun 2006 ; PP No. 3 Tahun 2007 ; PP No. 39 Tahun 2007 ; PP No. 71 Tahun 2010 ; PP No. 74 Tahun 2012 ; PP No. 12 Tahun 2017 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 67 Tahun 2007 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 12 Tahun 2016 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 ; Permendagri No. 31 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Bone Bolango No. 30 Tahun 2016 ; Surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango No. 170/DPRD-
BB/Rekom/49/IV/2017, tanggal 25 April 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango No.30 Tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bone Bolango TA.2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 11 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.2_62 Tahun 2019
JAMINAN – KESEHATAN – PENDUDUK – MISKIN – DAN – TIDAK – MAMPU – YANG – BERSUMBER – DARI – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.2_62, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan program jaminan kesehatan penduduk, maka Pemerintah Daerah menyediakan dan membayar bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nias Selatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 146/HUK/2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, TUJUAN PENYELENGGARAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN (Peserta Jaminan Kesehatan dan Pendaftaran Peserta), PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, IURAN, PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN, MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEMPATAN PASIEN, PROSEDUR PELAYANAN, SUMBER DANA DAN ALUR PEMBAYARAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.2_13 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/03 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/28/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28A Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28A, BD Tahun 2012 No.28A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Dikembangkan menjadi Bertaraf Internasional di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa satuan pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan; bahwa pungutan dan/atau sumbangan dalam rangka untuk memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua/walinya dan/atau masyarakat, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Dikembangkan Bertaraf Internasional di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Biaya Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 900/15/X/2010 Tahun 2010
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 900/15/X/2010, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 147
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang 900/15/X/2010 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBO Tahun Anggaran 2010
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2010
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 30B Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan partai politik, yang bersumber dari APBD Kota Surakarta maka perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Perwali tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta TA 2014;
UU No 16 tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 5 Tahun 2009; PP No 2 tahun 2012; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, belanja bantuan sosial, bantuan keuangan kepada partai politik, tim evaluasi permohonan, monitoritng, evaluasi dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 53A Tahun 2012 dicabut.
97 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
