Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.506 peraturan dalam 1,183 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat Yang Terkena Bencana Alam

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mengubah :

Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam

Download :
Permen KKP Nomor 22 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Randayan Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Kalimantan Barat

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 90 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 79 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/10/2011 Tahun 2011

Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/7/2009 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan

Download :
Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013

Syarat Dan Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT
Keputusan Menteri Pertanian 443/Kpts/ HK.310/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Download :
Permentan Nomor 121 tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut :

Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Download :
Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9.b Tahun 2021

Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP SBB NO. 9.b TAHUN 2021.pdf

Abstrak

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN - PENETAPAN HASIL

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9.b, BD.2021/NO.0226.b, TBD.2021, LL SETDA KAB. SBB : 12 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Undang-undang Republik Indonesia Nornor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 0142.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 7A Tahun 2021

Nilai Perolehan Air Tanah Kota Ambon.

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERWALI KOTA AMBON NO. 7A TAHUN 2021.pdf

Abstrak

AIR TANAH - NILAI PEROLEHAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7A, BD.2021/NO.7A, TBD.2021, LL SETDA KOTA AMBON : 8 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Nilai Perolehan Air Tanah Kota Ambon.

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi kolom 4 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan Air Tanah Kota Ambon.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Nilai Perolehan Air Tanah Kota Ambon.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Lampiran 2 Hal

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mengubah :

Permen KKP No. PER.22/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.09/Men/2011 Tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Permen KKP No. PER.09/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 33 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tahun 2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Permen PUPR No. 14/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Permen PUPR No. 07/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.