Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,023 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.02/2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

111_PMK.02_2022.pdf

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN MENDESAK - JENIS DAN TARIF - KEMENTERIAN PERTAHANAN

2022

Peraturan Menteri Keuangan NO. 111/PMK.02/2022, BN.2022/NO. 652; https:jdih.kemenkeu.go.id : 6 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP 31 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 68, TLN No. 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi PP 48 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 58, TLN No. 6660), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 78 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 192), Permenkeu RI 113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 970), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Jenis Penerimaan Negara Bukan pendidikan dan pelatihan yang Pajak bidang berlaku pada Kementerian Pertahanan berasal dari kegiatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang meliputi bersifat volatil, terdiri atas pendidikan dan pelatihan Bahasa, pendidikan dan pelatihan bela negara, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, dan pendidikan dan pelatihan dengan spesifikasi sesuai permintaan wajib bayar. Jenis Penerimaan Negara Bukan pendidikan dan pelatihan yang Pajak bidang berlaku pada Kementerian Pertahanan berasal dari kegiatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan yang meliputi bersifat volatil, terdiri atas pelatihan struktural kepemimpinan, dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dikenakan tarif sampa1 dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan wajib disetor ke Kas Negara

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022.
11 HLM, Lampiran halaman 7-11.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022

Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mencabut

PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Download file:

210_PMK.05_2022.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.07/2011

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/Pmk.07/2010 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

Download file:

2011 PMK 42.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.05/2019

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro Pada Kementerian Perindustrian

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 84/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Industri Agro pada Kementerian Perindustrian

Download file:

16~PMK.05~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.04/2019

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016 Tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Mengubah

PMK No. 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

Download file:

134~PMK.04~2019Per.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman
Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentangTata Cara Pembebasan Cukai;
Pasal 2 ayat (3) huruf i sepanjang mengenai impor barang kiriman sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 1 butir a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 9 sepanjang mengenai impor barang kiriman sebagaimana dialur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Download file:

199~PMK.010_2019.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.07/2009

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021

Download file:

PMK Nomor 138 Tahun 2009.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.05/2010

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 29/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan

Download file:

PMK Nomor 127 Tahun 2010.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 76.H Tahun 2023

Peta Batas Desa Se-Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta

Abstrak

Desa

Download file:

Perbub Nomor 76 H Tahun 2... Kab. Purwakarta.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.02/2018

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Mengubah

PMK No. 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Download file:

PMK Nomor 203 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.