Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.218 peraturan dalam 1,158 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-18.KU.01.01. Tahun 2011

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
bn432-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005

Transaksi Derivatif

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 18/18/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
Peraturan BI No. 10/38/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
Peraturan BI No. 9/2/PBI/2007 tentang Laporan Harian Bank Umum

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif

Download :
Peraturan BI No. 7-31-PBI-2005.pdf
Peraturan BI No. 7-31-PBI-2005 _ Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010

Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

Download :
Peraturan BI No. 12-23-PBI-2010.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003

Pedagang Valuta Asing

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/171/KEP/DIR tentang Pedagang Valuta Asing

Download :
Peraturan BI No. 5-2-PBI-2003.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-17/MBU/10/2014 Tahun 2014

Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen BUMN No. PER-05/MBU/03/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-03/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 17 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2014

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-17/MBU/10/2014, BN.2014/No.1760, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2013 tanggal 25 Maret 2013, telah ditetapkan pedoman penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta untuk lebih menyempurnakan pedoman penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negar7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011; 9. Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
Ruang lingkup Peraturan Menteri BUMN tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan pemberian Tunjangan Kinerja, serta penugasan PNS yang bersangkutan di BUMN.

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2014.
Mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-03/MBU/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeriipil Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
19 halaman dengan lampiran

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017

Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmen KKP No. 47/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Download :
Kepmen KKP Nomor 50 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Kodifikasi Satuan Kerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 78 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permentan No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Permentan No. 29/Permentan/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Download :
Permentan Nomor 98 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/HK.140/2/2016 Tahun 2016

Pedoman Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Download :
Permentan Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Permenkominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media di Yogyakarta

Download :
Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.