PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.241 peraturan dalam 1,209 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Pencucian Uang Perbankan, Lembaga Keuangan Terorisme

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
Mencabut :
  1. Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  2. Peraturan BI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
  3. Peraturan BI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/07/2020 Tahun 2020
Pencabutan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Permen BUMN No. PER-04/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2016

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Kepmen KKP No. 39/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
Mencabut :
  1. Kepmen KKP No. 124A/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9/PER/M.KOMINFO/4/2008 Tahun 2008
Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Mencabut :
  1. Permenkominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular
  2. Pasal 23 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku untuk fasilitas layanan tambahan short message service (SMS)
  3. Pasal 81 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Kepmen KKP No. 64/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/3/2012 Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/ Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/Hk.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Mengubah :
  1. Permentan No. 89/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan/Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Ot.140/2/2012 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
Mengubah :
  1. Permentan No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 Tahun 2013
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/I/2016 Tahun 2016
Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Arsip

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KR.120/6/2018 Tahun 2018
Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Kuda Untuk Perlombaan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan