Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,189 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/PK.230/12/2016 Tahun 2016

Penyediaan, Peredaran, Dan Pengawasan Ayam Ras

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi

Download :
Permentan Nomor 61 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005

Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 14/22/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Mencabut :

Peraturan BI No. 5/18/PBI/2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

Download :
Peraturan BI No. 7-39-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 6/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Mencabut :

Keputusan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 87/KEP/M/KOMINFO/10/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Monumen Pers Nasional

Download :
Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/2/2006 Tahun 2006

Interkoneksi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Mencabut :

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Surat Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KU.506/I/I/MPPT97 tentang Perubahan Bagi Hasil Pendapatan antara PT. Telkom dan PT. Ratelindo
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2004 tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 91A Tahun 2021

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2021perwal3375091A.pdf

Abstrak

PEMERINTAHAN DAERAH - PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91A, BD.2021/No.91A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kota Penyelenggaraan Pemerintahan Pekalongan Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan jadwal pelaksanaan beserta uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
17 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 53A Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Struktur Organisasi

Download :
Perwal Pekalongan 53A 2020.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA - upt BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53A, BD.2020/No. 53A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUS 1945; bahwa untuk meningkatkan upaya kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional di daerah perlu memebentuk unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; bahwa berdasarkan Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, dapat dibentuk UPTD Balai Pelayanan dan saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perwali tentang Organisasi dan tata Kerja UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 47 Tahun 2016; Permenkes No 003/Menkes/PER/I/2010; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016; Perwali Pekalongan No 68 Tahun 2018;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1A Tahun 2014

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda_Kab_Bangka_2014_01A.pdf

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH - TAHUN 2014 - 2018

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1A, LD NO.4 Seri D/TLD No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menegah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018

ABSTRAK:

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dilakukan penetapan terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar wilayah untuk 5 (lima) tahun kedepan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2009; Perda No. 2 Tahun 2008; Perda No.1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 - 2018 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Penetapan Dan Sistematika RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi RPJMD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2019 setelah masa RPJMD 2013-2018 berakhir, maka program transisi tahun 2019 harus mengacu pada sasaran RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 serta dokumen perencanaan ditingkat Pemerintahan yang lebih tinggi yang masih berlaku.
Peninjauan kembali (review) RPJMD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
12 hlm

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Pelepasan Ikan Mas (Cyprinus Carpio) Rajadanu Super RD

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 23 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tahun 2012

Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura

Diubah dengan :

Permentan No. 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
Permentan No. 116/Permentan/SR.120/11/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina yang berkaitan dengan hortikultura
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Perbenihan Kentang

Download :
Permentan Nomor 48 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 10.a Tahun 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Desa

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 17 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 10.a TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA DESA

Download :
Perbup No. 10a Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .