PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.497 peraturan dalam 0,117 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 48 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Makassar
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 71 Tahun 2002
Download file:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 51 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Medan
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 71 Tahun 2002
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran
Mencabut
  1. Kepmenhub Nomor 15 Tahun 1999
Download file:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmenhub Nomor SK 38/OT 002/Phb-83
Download file:
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
  2. Permenhub No. 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Mengubah
  1. Permenhub No. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
  2. Permenhub No. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 62 Tahun 2000
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Surabaya
Mencabut
  1. Permenhub No. 86 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 47 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
Mencabut
  1. Permenhub Nomor 64 Tahun 2000
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerjabalai Pengelola Transportasi Darat
Mencabut
  1. Permenhub No. 86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan,Sungai,Danau Dan Penyeberangan
  2. Permenhub No. 85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan
  3. Kepmenhub Nomor 60 Tahun 2002

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan