Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,089 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus

Mencabut :

Ketentuan mengenai sewa Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara

Mengubah :

Permen PUPR No. 01/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Download :
PermenPUPR19_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 48A Tahun 2012

PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN YANG DIBEBANKAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup 48a Th 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016

Ketentuan Impor Jagung

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendag No. 56/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Impor Jagung

Download :
Permendag No. 20 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2013 Tahun 2013

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 79/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 4 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Survei Dan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998

Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Perekonomian

Download :
Tap MPR No. 16 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 2c Tahun 2017

Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perwali Kupang No. 2c Tahun 2017.pdf

Abstrak

reklame-penertiban-pengawasan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2c, BD.2017/NO.261c

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 5 Tahun 1996; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Kupang No 3 Tahun 2015.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pengendalian dan Pengawasan Reklame; III. Penertiban Reklame; IV. Tata Cara Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame; V. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
8 halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tahun 2006

Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Mencabut :

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta perubahannya

Download :
Peraturan BI No. 8-29-PBI-2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008

Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 15/8/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank
Peraturan BI No. 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Download :
Peraturan BI No. 10-37-PBI-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2019

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo

Badan Layanan Umum

Abstrak

ETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO kABUPATEN HALMAHERA BARAT

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.A, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka akuntanbilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. azas pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; c. pejabat pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; d. umum; e. pimpinan blud rsud; f. pejabat keuangan; g. pejabat teknis blud; h. rencana bisnis dan anggaran; i. penyusunan rba; j. penyusunan ringkasan rba; k. pengajuan rba; l. penetapan; m. dokumen pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah; n. penyusunan; o. penarikan dan penggunaan dana; p. revisi rba-blud dan dpa-blud; q. pengelolaan kas; r. pengelolaan piutang; s. investasi; t. pengadaan barang dan/ atau jasa; u. pengelolaan barang; v. surplus dan defisit anggaran, penyelesaian kerugian, dan penatausahaan; w. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; x. ketentuan teknis; y. masa transisi; z. ketentuan pentutup. Peraturan ini terdiri dari XVIII Bab dan 82 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
-
-
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Ketetapan MPR ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2007.