Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa
ABSTRAK:
bahwa tanah pemerintah daerah eks banda desa sebagai bagian dari barang
daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal
dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Oaerah maka
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tata cara pengelolaan barang daerah
yang berasal dari kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tanah Pemda EKS Banda Desa; Pengelolaan Tanah Pemda EKS Banda Desa; Pejabat Pengelolaan Tanah Pemda EKS Banda Desa; Perencanaan; Pengadaan dan Penerimaan; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Mekanisme Pengelolaan Keuangan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2009.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2006
PERBUP - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2007/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berkaitan dengan pelayanan one stop service (OSS) di
Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor
25 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas perlu disempurnakan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu
menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Mneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25
Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2007.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat berpendapatan rendah agar kebutuhan pokok berbentuk beras dapat terpenuhi, Pemerintah menyelenggarakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
Bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tepat dalam realisasinya, yang mencakup 6 (enam) tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu, perlu menetapkan petunjuk teknisnya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/No. 7 Seri E Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan acuan dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pacla Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tjitrowardojo Purwotejo yang dibiayai
dari dana yang bersumber dari pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit
Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworcjo Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan
Umum Dacrah RSUD Dr. 'Tjitrowardojo Purworejo,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelakaanaan Pengadaan Barangj Jasa Pada
Badan Layanan Umum Daerah RSUD
Dr. Tjitrowardojo Purworejo; bahwa dalam rangka menyesuaikeo
perkembangan peraturan perundang-undangan
yang mengatur pengadaan barang/ jasa
pemerintah khususnya ketentuan pengadaan
secara elektronik, make beberapa ketentuan
dala.m. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga.
perlu menyusun kembali Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Tjitrowardojo Pwworejo dengan menerbitkan
Peraturan Bupati yang baru; bahwa benl.asarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umun
Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara,
Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dilarang
menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Utara tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);
1 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal
30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian
Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
16. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah
terakhir kali dalam peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 7
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka
Utara Nomor 27 Tahun Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
lnspektorat Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI,
BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI,
BAB IV PENGAWASAN,
BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN,
BAB VI SANKSI,
BAB VII PEMBIAYAAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Bupati dan Wakil Bupati Batang;
Pasal 18 ayat (6) Undeuig-Undang Daseu: Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; undang-undang nomor 5 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik. Indonesia Nomor.
53/PMK.02/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010;
Peraturan bupati ini mengatur tentang standarisasi biaya
Perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati dan wakil
Bupati batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peracuran Persiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu
dilak.ukan beberapa perubahan terhadap Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun
2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud. huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati. Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun
2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tah.un 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraruran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; lnstruksi Presiden Nomor l Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007; Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor
25/PMK.05/2012; Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 10
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabuparen Jepara Nomor 11
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten -Jepara Nomor 17
Tahun 2010 ; Peraturan Daerab Kabupaten Jepara Nomor 18
Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18
tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19
tahun 2011; Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11
tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012; Pe:raturan Bupati Jepara Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 9 Ta.hun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2014;
Peraturan bupati tentang perubahan atas
Peraturan bupati jepara nomor 42 tahun 2014
Tentang petunjuk teknts pelaksanaan
Kegjatan Pembangunan tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.
73 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Negara Penyelenggara Negara (LHKPN), maka diwajibkan bagi pejabat/pegawai lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; Untuk memudahkan pelaporan LHKPN secara lebih efektif dan efisien, diperlukan petunjuk teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN; Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan perubahan
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Negara Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 349
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Studi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta untuk mewujudkan visi dan misi Halmahera Tengah maju, sejahtera berlandaskan falsafah fagogoru, pemerintah daerah memprogramkan pemberian bantuan biaya studi kepada mahasiswa Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga; guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian bantuan biaya studi; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pemberian bantuan studi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu UU No. 6 Tahun 1990, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 4 Tahun 2014, dan Perda Kab. Halteng No. 14 Tahun 2010.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang pedoman pemberian bantuan biaya studi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; jenis bantuan biaya studi; pengawasan; laporan pertanggungjawaban; ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari VI bab dan 24 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
