Peraturan BI No. 17/7/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing
Peraturan BI No. 17/14/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing
Peraturan Bank Indonesia NO. 17/16/PBI/2015, LN.2015/NO 224, PERATURAN.GO.ID : 11 HLM
Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3.a Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
ABSTRAK:
Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu didasari oleh adanya beban kerja organisasi dan bahwa perencanaan formasi harus didasarkan pada hasil perhitungan analisis beban kerja organisasi sehingga formasi pegawai yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan organisasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 43 Tahun 1999; UU No 40 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PERMENPANRB No 33 Tahun 2011; PERDAKABSBT No 7 tahun 2016 yang telah diubah dengan PERDAKABSBT No 11 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Lingkup Analisis Beban Kerja; Aspek-Aspek Analisis Beban Kerja; Pelaksanaan Analisis Beban Kerja; Hasil Analisis Beban Kerja; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2018.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 22/PRT/M/2017, BN. 2017/NO.1776, Jdih.pu.go.id: 15 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Sistem Pengelolaan Kepegawaian Secara Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Untuk mendukung percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting terintegrasi diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaannya.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 69 Tahun 1999; PP Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 33 Tahun 2012; PP Nomor 17 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 2 tahun 2018; Perpres Nomor 42 Tahun 2013; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Inpres Nomor 1 Tahun 2017; Permentan Nomor 43 Tahun 2010; Permendagri Nomor 63 Tahun 2010; Permenkes Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Permenkes Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes Nomor Tahun 2012; Permenkes Nomor 26 Tahun 2013; Permenkes Nomor 75 Tahun 2013; Permenkes Nomor 1 Tahun 2014; Permenkes Nomor 23 Tahun 2014; Permenkes Nomor 25 Tahun 2014; Permenkes Nomor 28 tahun 2014; Permenkes Nomor 41 Tahun 2014; Permenkes Nomor 88 tahun 2014; Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015; Permenkes Nomor 21 Tahun 2015; Permenkes Nomor 39 Tahun 2016; Permenkes Nomor 51 Tahun 2016; Permen PPN Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 tahun 2018; PMK Nomor 193/PMK.07/2018; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ; Keputusan Deputi Bidang SDA Kementerian PPN Nomor 37/D.1/06/2014; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2016; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019; Perbup Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan umum; Asas, tujuan, dan maksud; Pilar percepatan pencegahan dan penanggulanga stunting; Ruang lingkup; Pendekatan; Edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi; Penelitian dan pengembangan; pelimpahan wewenang dan tanggung jawab; Penajaman Sasaran Wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Stunting; Peran pemerintah desa, masyarakat dan lembaga/organisasi non-pemerintah; Pencatatan dan pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
17 hlmn
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 48/PRT/M/2015, BN.2015/No.1685, jdih.pu.go.id : 30 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Menggunakan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2015.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 4.2 Tahun 2015
pns di lingkungan pemprov malut pada biro keuangan setda-tambahan penghasilan
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4.2, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3.2
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pada Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Kondisi Kerja Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya pada Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara kepada pegawai dapat diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud, disesuaikan kemampuan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya Biro Keuangan Setda Provinsi Maluku Utara berdasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2015.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Prov. Maluku Utara No. 11 Tahun 2009; Perda Prov. Maluku Utara No. 4 Tahun 2014; Pergub Maluku Utara No. 1 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Biro Keuangan Setda berdasarkan kondisi kerja Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Tujuan, Besaran Tambahan Penghasilan, Penganggaran dan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015.
6 Halaman.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 Tahun 2011
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. PER.13/MEN/2011, BN.2011 No. 302
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
