Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,173 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Panatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD

Download :
Perbup 2.A 2019 TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANSOS.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PANATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Panatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati perlu mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatahusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. ruang lingkup; c. hibah; d. umum; e. penganggaran; f. pelaksanaan dan penatausahaan; g. pelaporan dan pertanggungjawaban; h. bantuan sosial; i. umum; j. penganggaran; k. pelaksanaan dan penatausahaan; l. pelaporan dan pertanggungjawaban; m. pengadaan barang dan jasa; n. sisa dana hibah dan bantuan sosial; monitoring dan evaluasi; o. ketentuan peralihan; p. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari IX Bab dan 42 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
-
-
39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tahun 2014

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
pojk 8-2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2011 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Perikanan Laut

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 12/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut

Mencabut :

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut

Download :
Permen KKP Nomor 30 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Mengubah :

Kepmen KKP No. 110/KEPMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019

Download :
Kepmen KKP nomor 20 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tahun 2016

Unit Metrologi Legal

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

Mencabut :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal

Download :
Permendag No. 78 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 28 A Tahun 2014

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
perwal no 28A-2014.pdf

Abstrak

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28 A, BD.2014/No.28A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk rncrr un u h i kcbutuhan pcnyclcnggara Pumi lilra n Walikotu Semar.:ing Tahun 2015 llp;or dapat berlangsung dcngan lancar; pcrlu didukung dengan perincian kebutuhan untuk pcngadaan barang, honor dan biaya kegiatan kegiatan; bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf a, perlu mengatur standarisasi biayn kegiatan dan honorarium, standarisasl biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa bagi Komisi Pernilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 Tahun Anggaran 2014;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 6 tahun 2005; PP No 58 tahun 2005; PP No 6 tahun 2006; Perpres No 54 Tahun 2010; Inpres No 7 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 44 Tahun 2007; Permenkeu No 113/PMK.05/2012; Permenkeu No 72/PMK.02/2013; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perwal Semarang No 20 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
9 hal

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001

Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 7/10/PBI/2005 tentang Laporan Harian Bank Umum
Peraturan BI No. 5/24/PBI/2003 tentang Pusat Informasi Pasar Uang

Mencabut :

Surat Edaran kepada Direksi Bank No. 6/28/UPK, No. 6/29/UPK dan No. 6/30/UPK tanggal 13 September 1973 perihal Pemberian Kredit kepada Perorangan/Perusahaan yang Tidak Berdomisili di Indonesia
Surat Edaran kepada Semua Bank di Indonesia No. 8/28/UPK tanggal 27 November 1975 perihal Pemberian Kredit kepada Perorangan ataupun Para Pengusaha yang Tidak Berkedudukan di Indonesia
Surat Edaran kepada Semua Bank di Indonesia No. 11/3/UPK tanggal 22 April 1978 perihal Pemberian Kredit kepada Perusahaan Asing dalam Bidang Perdagangan
Surat Edaran Bank Indonesia kepada Semua Peserta Kliring di Jakarta No. 28/182/UPG tanggal 28 Maret 1996 perihal Penjelasan tentang Penggunaan Fasilitas Transaksi Pasar Uang antar Bank Sehubungan dengan Perubahan Jadwal Kliring

Download :
Peraturan BI No. 3-3-PBI-2001.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 Tahun 2020

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Download :
Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perintah - Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Lembaga - Jasa Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 40/POJK.05/2020, LN.2020/NO.151, TLN NO.6529, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan OJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 08/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 86/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 93 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2001.