PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,127 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permen KKP No. 26/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 18.b Tahun 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 4.b TAHUN 2012 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PRESTASI KERJA TAHUN ANGGARAN 2012

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan No. 4.b Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja Tahun Anggaran 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 2c Tahun 2014
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2007 Tahun 2007
Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Non Potensial

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permensos No. 13 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perencanaan, Bidang Organisasi dan Kepegawaian, Bidang Sistem, Data, dan Informasi, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Keuangan, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Penyuluhan Sosial, Bidang Aset, serta Bidang Pengawasan Tahun 1955 Sampai Dengan Tahun 2016
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2020 Tahun 2020
Penerbitan Foreign Depositary Receipts

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-62/PM/1996 tentang Penerbitan Foreign Depositary Receipts, beserta Peraturan Nomor IX.I.3 yang merupakan lampirannya
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/PER/M.KUKM/VII/2015 Tahun 2015
Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2015 – 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Koperasi, UMKM

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenkop UKM No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7/PER/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019
  2. Permenkop UKM No. 09/PER/M.KUKM/VI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KUKM/VII/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2015 – 2019
Mencabut :
  1. Permenkop UKM No. 06/PER/M.KUKM/XI/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2012 – 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan