Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.970 peraturan dalam 1,193 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 36a Tahun 2011

Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

peraturan gubernur no 26.... BARANG DAN JASA.pdf

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36a, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 36a

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 002/PRT/KA/VII/2009, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu’
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 5 Tahun 1999 3. UU No. 28 Tahun 1999 4. UU No. 17 Tahun 2003 5. UU No. 1 Tahun 2004 6. UU No. 10 Tahun 2004 7. UU No. 15 Tahun 2004 8. UU No. 32 Tahun 2004 9. UU No. 11 Tahun 2008 10. PP No. 20 Tahun 1968 11. PP No. 29 Tahun 2000 12. PP No. 58 Tahun 2005 13. PP No. 6 Tahun 2006 14. PP No. 38 Tahun 2007 15. Perpres No. 106 Tahun 2007 16. Perpres No. 54 Tahun 2010 17. Permendagri No. 13 Tahun 2006 18. Permendagri No. 16 Tahun 2006 19. Permendagri No. 17 Tahun 2007 20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 002/PRT/KA/VII/2009 21. Perda Prov. Bengkulu No. 9 Tahun 2007 22. Perda Prov. Bengkulu No. 5 Tahun 2008 23. Pergub Bengkulu No. 15 Tahun 2010
Pasal 2 : Dengan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dibentuk Unnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bersifat non struktural.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
16 halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Diubah dengan

Peraturan BI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

Mencabut

Peraturan BI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk)

Download file:

Peraturan BI No. 9-13-PBI-2007.pdf

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2016 Tahun 2016

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Nonkeuangan dan Nonkepegawaian di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Abstrak

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permen UKM Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 Tahun 2008

Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan LPS No. 5/PLPS/2006 Tahun 2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik

Download file:

Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2008.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 32 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Rumah Potong Hewan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda_32_2005.pdf

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 32 Tahun 2005, Lembaran Daerah kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 08 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 8. Perataturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas kegiatan penyelenggaraan potongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan. Obyek Retribusi adalah penyelenggaraan pemotongan hewan, bea pemeriksaan hewan dan kesehatan hewan dengan jenis sebagai berikut : a. Sapi; b. Kerbau; c. Kambing; d. Domba; e. Kuda; f. Babi; g. Unggas. Dikecualikan dari obyek retribusi adalah : a. Pemotongan ternak/hewan untuk kurban b. Kegiatan sosial lainnya. Subyek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang memotong hewan memeriksakan hewan dan yang menggunakan rumah potong hewan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
11 Halaman

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/123/M.PAN/12/2005 Tahun 2005

Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF

Download file:

PERMENPAN NOMOR 123 TAHUN 2005.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 Tentang Ketentuan Impor Ban

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 Tentang Ketentuan Impor Ban

Download file:

Permendag No. 78 Tahun 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 59A Tahun 2021

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Download file:

2021perwal3375059A.pdf

analisis jabatan dan analisis beban kerja

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59A, BD.2021/NO.60.A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.B Tahun 2020 dicabut,
42 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut

Permentan No. 120/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri Di Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Download file:

Permentan Nomor 7 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011

Pengeluaran Tahanan Demi Hukum

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

bn901-2011(1).pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.