PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 24.070 peraturan dalam 0,11 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2011 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permen PUPR No. 21/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/4/2007 Tahun 2007
Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenkominfo No. 6/PER/M.KOMINFO/3/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 87/KEP/M/KOMINFO/10/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Monumen Pers Nasional
Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 Tahun 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.37/MEN/2011 Tahun 2011
Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen KKP No. 20/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
Mencabut :
  1. Permen KKP Nomor PER.22/MEN/2009
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 660/08 Tahun 2014
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 1.2 Tahun 2012
TATA KELOLA RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI JEMBER

Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tahun 2012
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Megara
Mencabut :
  1. Permen BUMN No. PER-10/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tahun 2001
Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan BSN No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
Diubah dengan :
  1. Perka BSN No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
  2. Keputusan Kepala BSN No. 130/PER/BSN/7/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
Mencabut :
  1. Keputusan Kepala BSN No. 415/BSN-I/HK.02/03/98 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
  2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSNI/HK.02/03/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasiona

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan