Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Perwali No. 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, maka perlu dibentuk Perwali tentang pembentukan UPT SMP Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 20 Taun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP No. 50 Tahun 1991; PP NO. 35 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 19 Tahun 2007; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 15 Tahun 2016; Perwali No. 1 Tahun 2017; Perwali No. 58 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur tentang pembentukan UPT SMP Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, eselonisasi serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 12 hlm, Lampiran : 2 Lamp.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 21, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1967.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai bagian dari perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korpri Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 1971; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/13/M.PAN/5/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun
2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun
2008;
Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan , Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
3. Organisasi;
4. Tata Kerja;
5. Pembiayaan;
6. Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 21 Tahun 2015
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah
Laut, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan
terhadap susunan anggota Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD), Anggota Sekretariat, Anggota Tim
Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Tim Pokja
Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0231
Tahun 2004; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :
650/95/TP/Bappeda.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten
Tanah Laut, yaitu penambahan anggota koordinasi penataan Ruang Kabupaten Tanah Laut yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Tanah Laut dan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olah Raga Kab. Tanah Laut, penambahan satu staf pada Bidang Infrastruktur & Perencanaan Tata Ruang; Kelompok Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
8 halaman
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan - menteri - koordinator - bidang - perekonomian - tentang - perubahan - kedua - atas - peraturan - menteri - koordinator - bidang - perekonomian - nomor - 7 - tahun - 2021 - tentang - perubahan - daftar - proyek - strategis - nasional
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 21, BN 2022 (21) : 4 Halaman, jdih.ekon.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2021; Perpres No. 75 Tahun 2014; Perpres No. 3 Tahun 2016; Perpres No. 37 Tahun 2020; Permenko No. 7 Tahun 2021 Dan Permenko No.8 Tahun 2021.
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas daftar Proyek Strategis Nasional dan/atau usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Perubahan Kedua atas pertauran menteri koordinator bidang perekonomian noomo 8 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:
a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1972/OTDA tanggal 29 Maret 2019 tentang Rekomendasi Perubahan kelas pada UPTD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri memenuhi kriteria untuk menjadi UPTD kelas A;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017
UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI: Kedudukan dan Susunan Organisasi, Eselonering, Uraian Tugas dan Fungsi:
Paragraf 1 UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri
Paragraf 2 Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri
Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha
Paragraf 4 Seksi Pengembangan Jasa Teknis
Paragraf 5 Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Dewan Kelautan Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
