Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.643 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

perlindungan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasia oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran dan kesahteraan rakyat; b. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Konawe Kepulauan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian pangan menjadi non pertanian yang dapat mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Ruang Lingkup BAB III Perencanaan BAB IV Penetapan BAB V Pengembangan BAB VI Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan BAB VII Penelitian BAB VIII Pemanfaatan BAB IX Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BAB X Sistem Informasi BAB XI Pembiayaan BAB XII Peran Serta Masyarakat BAB XIII Sanksi Administratif BAB XIV Penyidikan BAB XV Ketentuan Pidana BAB XVI Ketentuan Peralihan BAB XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
42 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

2 Tahun 2024 ttg Perlindu...an Berkelanjutan.pdf

pertanian

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

ABSTRAK:

Bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. bahwa peningkatan pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri lainnya mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 1 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2012, PP No. 25 Tahun 2012, PP No. 30 Tahun 2012
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah : a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. perencanaan dan penetapan; b. pengembangan; c. penelitian; d. pemanfaatan; e. pembinaan; f. pengendalian; g. alih fungsi; h. sistem informasi; i. pengawasan; j. pembiayaan; k.peran serta masyarakat; l. penyidikan; dan m. sanksi pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 ... KESEHATAN HEWAN.pdf

PENYELENGGARAAN - PERTERNAKAN - DAN - KESEHATAN - HEWAN

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD Kab. Pangandaran Tahun 2024 No. 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

Bahwa perlu adanya perlindungan kesehatan manusia dan perlindungan kesehatan hewan sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 48 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 29 Tahun 2023; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; Perrpes No. 48 Tahun 2013; Perda Prov. Jabar No. 22 Tahun 2012.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Perencanaan, Kawasan, Peternakan, Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penelitian dan Pengembangan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
39 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 165 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perbup Kab. Purbalingga T... 2023 No 165_ocr.pdf

Pola Tanam

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 165, BD.2023/NO.165

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024

ABSTRAK:

bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka perlu mengatur pola tanam dan rencana tata tanam dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama, dan pergiliran varietas tanaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Di Kabupaten Purbalingga Masa Tanam Tahun 2023-2024 yang meliputi Pelaksanaan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam, Pembiayaan, Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

perda nomor 4 tahun 2023.pdf

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK:

a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan pengejewantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaari Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar Warga negara, perlu diselenggarakan UpAya pedindungan dan pemberdayaan petani secara terencanllj terarah dan berkelanjutan oleh penyelenggara pemedntahan; c. bahwa pe .. }mdungan dan pemberdayaan petani untuk kesefarasan peraturan pemerintah dalam kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, yang ada di daerah; d, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran N�a Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-l)ndang: Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pe.i;¥Pdungandan Pemberdayaan Petani (Lembaran ��#9- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, T�bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, 'I'arrrbalaarr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERENCANAAN BAB III : PERLINDUNGAN PETANI BAB IV : PEMBERDAY AAN PETANI BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN BAB VI : PENGAWASAN BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
23

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Ketahanan Pangan Daerah

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERATURAN DAERAH KOTA BAN...AN PANGAN DAERAH.pdf

KETAHANAN PANGAN DAERAH

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Pangan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan pemenuhan konsumsi pangan di Kota Bandar Lampung, diperlukan sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan Daerah
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; U No. 28 Tahun 1959; PP No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perpres No. 125 Tahun 2022; Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Ketahanan Pangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
22 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Kab Gunungkidul No 13 Tahun 2023.pdf

peternakan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2023/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

Bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa Penyelenggaraan Peternakan merupakan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan Penyakit Hewan dan Zoonosis, penguatan Otoritas Veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kesejahteraan Hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan sub sektor Peternakan
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Penyelenggara Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perencanaan, Kawasan Peternakan, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Usaha Peternakan, Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Panen, Pasca Panen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendanaan, dan Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Jumlah Halaman : 29 HLM; Penjelasan : 8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pangan, Pertanian dan Peternakan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

BDNO13~1.PDF

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, BD Tahun 2023 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pengaturan mengenai kelembagaan pusat kesehatan hewan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 ; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2022; Perwali No. 13 Tahun 2022.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan Bab IV Susunan Organisasi Bab V Tugas Dan Fungsi Bab VI Kelompok Jabatan Fungsional Bab VII Tata Kerja Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

2023pd322312.pdf

PENYELENGGARAAN - RUMAH - POTONG - HEWAN

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2023/Nomor 12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjamin proses pemotongan hewan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 09 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bekasi No. 03 Tahun 2016; Perda Kaota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging, Rantai Produksi Rumah Potong Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Sumber Daya Manusia, Pemotongan Hewan diluar RPH, Izin Usaha PRH dan/atau UPD, Pembinaan dan Pengawasa,. Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

2023pd3203009.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.