PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 358 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 56 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tipologi Kecamatan

Teritorial Indonesia Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 56 Tahun 2021
Pedoman Pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Di Kabupaten Majalengka

Teritorial Indonesia Standar/Pedoman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia
Mengubah :
  1. Permenhub No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2022
Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan