Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.832 peraturan dalam 1,213 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.011/2012

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangi Sebagai Biaya

Download :
2012 PMK 219.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019

Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara

Download :
178_PMK.04_2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2017

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 194 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TARIF LAYANAN BLU - UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 194/PMK.05/2017, BN.2017/NO.1821, peraturan.go.id : 8 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

ABSTRAK:

bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 108/M/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 hal Perbaikan Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No.5340); Permenkeu No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa. Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
-
-
14 HLM, Lampiran halaman 9-14.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.05/2014

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 127/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.01/2007

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Download :
52_PMK.01_2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2013

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013

APBD Standar/Pedoman

Download :
PMK Nomor 140 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2010

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Mencabut :

KMK No. 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Download :
PMK Nomor 68 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2011

Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 151/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2011 Tentang Pemberian Biaya Ransum Berlayar Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

Mencabut :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk Bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan

Download :
PMK Nomor 83 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.05/2010

Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
PMK No. 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/ PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155273/BSD tentang Pemberian Biaya Untuk Perjalanan Dinas Ke/Dari dan Di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182460/BSD

Download :
PMK Nomor 97 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2012

Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PMK No. 123/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/059/KM.17/1994 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Perbankan Dan Penyesuaian Ketentuan Perkreditan Serta Pendanaan Proyek PIR/UPP Perkebunan d

Download :
PMK Nomor 115 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT