Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,198 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 Tahun 2012

Penitipan Sementara Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 21/10/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Mencabut :

Peraturan BI No. 7/16/PBI/2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank Indonesia

Download :
Peraturan BI No. 14-13-PBI-2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 8a Tahun 2011

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2010 Tahun 2010

Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2011

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERMENSOS 83 HUK 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2013 Tahun 2013

Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure), dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 53/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan

Mencabut :

Permendag Nomor 40/M-DAG/PER/10/2010

Download :
Permendag No. 28 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/26/PBI/2000

Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 6/6/PBI/2004 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum

Download :
Peraturan BI No. 2-26-PBI-2000.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1B Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta

Download :
4958PERWALI_NO_1-B_TAHUN_2010.pdf

Abstrak

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSI (SATLAK PBP) - pembentukan

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1B, BD.2010/No. 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota S~lrakarta, maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Surakarta perlu adanya perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 5mengenai susunan keanggotaan SATLAk PBP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2010.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006 diubah.
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 26.a Tahun 2017

PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 10 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_10_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Objek retrusi adalah pemberian izin melakukan usaha kepada orang pribadi atau badan diloksi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Setiap orang atau badan yang mendirikan, alih dan / atau memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati Mukomuko.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2005.
21 Halaman

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/KEPMEN-KP/2020 Tahun 2020

Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Sumatera Utara

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 86 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 18A Tahun 2012

Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011

Download :
5070PERWALI_NO_18-A_TAHUN_2012.pdf

Abstrak

musyawarah perencanaan pembangunan - pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis pelaksanaan

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18A, BD.2012/NO.69

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan RKPD Kota Surakarta sebagaimana diamanatkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah danMusyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013; bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluarahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013 diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, meka perlu menetapkan Perwali tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Perangkat Daerah danMusyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Tahun 2013;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU no 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU no 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 20 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; Pp No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2006; Perda KOta Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 12 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan DKT, musrenbangkel, musrenbangcam, forum SKPD, dan musrenbangkot, tujuan DKT, musrenbangkel, musrenbangcam, forum SKPD, dan musrenbangkot, tahapan musrenbang, kepanitiaan dan penyelenggaraan, peserta DKT, musrenbangkel, musrenbangcam, forum SKPD, dan musrenbangkot, pembiayaan DKT, musrenbangkel, musrenbangcam, forum SKPD, dan musrenbangkot, pelaporan dan informasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011 dicabut.
53 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013.