Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,158 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/9/2008 Tahun 2008

Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor; KM 20 Tahun 2001 Tentang Penyelengaaraan Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan

Mengubah :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor; KM 20 Tahun 2001 Tentang Penyelengaaraan Jaringan Telekomunikasi

Download :
Permen Kominfo Nomor 30 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 7B Tahun 2007

Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal

Kesehatan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
perbup_7b_2007.pdf

Abstrak

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI - pembentukan

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7B, BD Tahun 2007/No.7B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Badan Pengaws Perusahaan daerah Farmasi Kab Kendal khususnya yang menyangkut bidang administrasi, maka perlu dibentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Perbup Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal;
UU no 13 tahun 1950; UU No 5 tahun 1962; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Kepmendargi no 50 tahun 1999; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab sekretariat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2007.
5 hal

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tahun 2017

Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/4/PBI/2011

Pencabutan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 10/22/PBI/2008 tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank

Download :
Peraturan BI No. 13-4-PBI-2011.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tahun 2019

Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia tahun 2019

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Kepmentan Nomor 833 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/8/PBI/2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
23.8.PBI.2021_prb LBU terintegrasi.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 49A Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan

Download :
2019perwal3375049A.pdf

Abstrak

STANDAR BELANJA PEMERINTAH - analisis

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49A, BD.2019/No.49A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan dengan pendekatan berbasis prestasi kerja dalarn penyusunan anggaran dan mendasarkan pada standar belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah atau unit kerja, maka perlu mengubah nilai bobot kinerja organisasi dengan memperhatikan asas efektif, efisien dan ekonomis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 diubah.
36 hal

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 213/KA/XI/2012 Tahun 2012

Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mampu Atau Berprestasi Di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, Dan Bagi Mahasiswa Yang Memanfaatkan Jasa Penyiapan Sampel Dan Analisis Di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN Batan No. 3 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dan Kondisi Tertentu

Mencabut :

Peraturan Kepala BATAN Nomor 133/KA/VII/2009

Download :
Perka BATAN Nomor 213 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 20.2 Tahun 2020

Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak

bantuan-sosial-Tunai

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20.2, BD.2020/NO.20.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai

ABSTRAK:

bahwa langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak sosial dari Corona Virus Desease 2019 perlu menjadi perhatian bersama, salah satunya adalah memberikan Bantuan Sosial Tunai sebagai upaya Pemerintah Daerah membantu mengatasi terjadinya kerentanan sosial terhadap Penduduk Kabupaten Sleman yang belum menerima bantuan dari program pemerintah atau pemerintah provinsi.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2019.
Materi pokok: Tujuan dan Sasaran, Besaran Bantuan, Mekanisme Pemberian BST COVID-19, Penyerahan Bantuan, dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Jumlah Halaman: 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 18.A Tahun 2020

Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
peraturan_walikota_ternate_no_18.a_tahun_2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.