PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26.A, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat, dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab; dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, dan disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
UU No. 31 Tahun 1999; Uu No. 20 Tahun 2003.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Ruang Lingkup c.Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi d.Penghargaan e.Pembiayaan f.Sanksi g.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
8 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 91A Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah serta dalam rangka
mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif,
efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah setiap tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kota
Penyelenggaraan Pemerintahan Pekalongan Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan jadwal pelaksanaan beserta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 53A Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUS 1945; bahwa untuk meningkatkan upaya kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional di daerah perlu memebentuk unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; bahwa berdasarkan Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang pedoman dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, dapat dibentuk UPTD Balai Pelayanan dan saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perwali tentang Organisasi dan tata Kerja UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 47 Tahun 2016; Permenkes No 003/Menkes/PER/I/2010; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016; Perwali Pekalongan No 68 Tahun 2018;
Peraturan walikota ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 10.a Tahun 2012
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 33/M-DAG/PER/5/2016, BN.2016/NO.795, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 6 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 104/M-DAG/PER/10/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Sarana Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 6a Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
khususnya dalam penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kota Semarang, diperlukan biaya operasional dan biaya
pengelolaan;
b. bahwa guna memenuhi kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud huruf a,
mak:a perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif air minum Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang dan disesuaikan dengan kondisi
perekonomian clan kemampuan masyarakat;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali
Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan tarip
air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Penetapan tarif air minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang periode tahun 2009
S/d Tahun 2013.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tarif pemakaian air, pemberlakukan penetapan tarif, biaya beban tetap, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2009.
44 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29A Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29A, Berita Daerah Tahun 2022 No. 29A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan
Daerah Kota Pekalongan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 748 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 748 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 748 Tahun 2019 diubah.
.
5 hlm.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/KPTS/PK.320/M/7/2019 Tahun 2019
Keputusan Menteri Pertanian NO. 438/KPTS/PK.320/M/7/2019, jdih.pertanian.go.id
Keputusan Menteri Pertanian tentang Kabupaten Simeleue Provinsi Aceh Bebas Dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) Pada Sapi
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
