Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8.A Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8.A, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2035
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4)
Peraturan Pernerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum clan Perumahan Rakyat Nomor
27 /PRT/M /2016 tentang Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimun Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2020-2035;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pernbentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaNomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27 / PR'I‘/M/ 2016 tentang Penyelengaraan Sistem
Penyediaan Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1154);
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020-2035
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 3A Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Belanja Hibah
ABSTRAK:
bonus bcrilauukon Newnan Mercers Dalian Negen Notoor 59 Tahoe 7003
tensang Paharin Penseltdaen Keumieen Duman , Wheini have dep.'s 1 sal umiak
rrenearigtheinn perabaliti /tinsel dislani battik wing, bating den sou 'ass
Repoda Pesnanush ..lactah LIILI11)11 410"11.11/11Myriallt an cowman
kcinGyttamkawn yew Itt•Z• Ipir•Ini WWI dim/Nino perurauLanro; hsau• WnIetrian poninbtatem whiipuirort• d1 rnakiud Pond • di ma, , petit.
mints:dr eangsbisan Inua WNW 5 m4 driesaIum deafen Posaeurao W alikoW;
45.5ing-Ipdan; Minn 5 Tahun Ite); GraLme • I inane, Norma I I Tabun 2001; Opining Unliing Noma IS Shun 2004; Lammed 'owe, Noma 37 Iskun 2004; Persons PenuntiW. Noma, 54 Ginza 2005; PO11011110 Memel Dam News Noma.
Peraturan Walikota Tentang Pengelolaan Belanja Hibah yang berisi; Ketentuan Umum; Tujuan Pemberian SUMs; Anggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban; Tata Cara Penggadaian Anggaran; TATA CARA PENGAIDAN SPY. SPg1 DAN PENCAMAN; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2008.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 15a Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mikro Saluler
ABSTRAK:
Bahwa sesuai perkembangan teknologi dan penduduk di Kota Kupang maka Keberadaan menara telekomunikasi mikro seluler diperlukan untuk Meningkatkan pelayanan dan jangkauan area telekomunikasi; bahwa dalam rangka penyelenggaraan menara telekomunikasi mikro seluler perlu adanya aturan agar sesuai kaidah estetika, fungsi bangunan gedung, keamanan, keselamatan dan jangkauan pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mikro Seluler.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 5 Tahun 1996; UU No 36 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Persyaratan Teknis Menara Mikro Seluler; III. Mekanisme Perizinan Pembangunan Menara Mikro Seluler; IV. Persyaratan Pembangunan Menara Mikro Seluler; V. Ketentuan Partisipasi Terhadap Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Kupang; VI. Kerjasama dan Pengguna Infastruktur; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
11 halaman
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 Tahun 2005
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 07/M-IND/PER/5/2005, http://jdih.kemenperin.go.id/; 5 Hlm
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2005.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 07/KPTS/PK.040/M/1/2020 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tegal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda No 2 Tahun 2003; Perda No 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistem dan prosedur serta rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2007.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAh tahun anggaran 2014
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran serta diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 109 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 30 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 27 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009
Permenkominfo No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio
Mencabut :
Keputusan Menteri perhubungan KM 49 tahun 2002 Tentang Pedoman Kegiatan Amatir Radio
Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 97/M.KOMINFO/2008 Tanggal 23 April 2008 Perihal Penyelenggaraan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Amatir Penduduk
PERBUP Kab. Sleman No. 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sleman No. 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus
Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas
Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus
Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas
Belajar, Izin Belajar, dan Izin Belajar Khusus
Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme PNS
dan mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai perlu
dilakukan pengembangan kompetensi salah satunya
melalui bentuk pendidikan formal;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemberian Tugas Belajar; Prosedur Dan Persyaratan Permohonan; Hak Dan Kewajiban; Pembatalan Dan Pemberhentian; Penugasan PNS Tugas Belajar; Pasca Tugas Belajar; Pemantauan Dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan yang dicabut: a. Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 , b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2010, c. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2012
Halaman: 22 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
