Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,191 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 23.1 Tahun 2018

Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Indramayu

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Download :
3933-PERBUP NOMOR 23.1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017

Penyediaan Rumah Khusus

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perumahan, Permukiman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus

Mencabut :

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus

Download :
PermenPUPR20-2017.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43A Tahun 1965

Pengangkatan Sdr. Achmad Ali, M.B.A. Sebagai Pembantu Pd. Presiden Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 43A Tahun 1965.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 59B Tahun 2021

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.C Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.D Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekalongan

Download :
2021perwal3375059B.pdf

Abstrak

analisis jabatan dan analisis beban kerja

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59B, BD.2021/NO.60.B

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peratu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat clan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.C Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 54.D Tahun 2020 dicabut.
17 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani dalam Rangka Pengamatan Harga Kedelai di Tingkat Petani

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permendag No. 62 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6.1 Tahun 2011

Peremajaan Kendaraan Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 Tahun 2017

Perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 20(1).pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 82h Tahun 2019

Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14A Tahun 2014

Download :
332019-0082H.pdf

Abstrak

blud - pedoman penugasan pengelola

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 82h, BD.2019/No.83H

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya UPT Puskesmas di Kota Pekalongan sebagai UPT Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Di Kota Pekalongan sebagai pelaksana; bahwa dengan adanya Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan, diperlukan pedoman penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan sebagai peraturan pelaksana tugas pengelola; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mcnetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penugasan pengelola BLUD UPT Puskesmas di Kota Pekalongan, tugas pejabat pengelola UPT Puskesmas di Kota Pekalongan, masa jabatan, penilaian kinerja pejabat pengelola UPT puskesmas di Kota Pekalongan, pemberhentian, tunjangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14A Tahun 2014 dicabut.
11 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 5.1 Tahun 2011

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
5.1 PERBUB . DISPENDA PBB.rar

Abstrak

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5.1, BD No 193

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Biaya Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan PBB Kabupaten Jember agar pelaksanaannya dapat terealisasi dan tercapai sesuai target yang diharapkan perlu alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.04/1965 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan kabupaten ; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ; Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember ;
Peraturan ini merupakan acuan dalam menetapkan alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember. Maksud ditetapkan alokasi biaya pemungutan PBB adalah memberikan kepastian kepada petugas pemungutan dan /atau pihak yang terlibat dalam penerimaan PBB tentang besaran upah yang diterima terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rangka penerimaan PBB. Tujuan ditetapkan alokasi biaya pemungutan adalah dalam rangka motovasi penerimaan PBB.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Aparat Pelaksana dan Aparat Penunjang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 Halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 Tahun 2014

Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Kepmenperindag Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia

Download :
Permendag No. 33 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.