Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.831 peraturan dalam 1,183 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

KepmenPAN Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004

Download :
PERMENPAN NOMOR 5 TAHUN 2009.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15A Tahun 2011

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
5004PERWALI_NO_15-A_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA - PENJABARAN

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15A, BD.2011/No. 31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 dicabut.
25 hlm

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido Dan Laut Disekitarnya Di Provinsi Papua Tahun 2014-2034

Pariwisata dan Kebudayaan Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam

Download :
Kepmen KKP Nomor 62 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 30A Tahun 2021

Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta Di Kota Bekasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERWAL 30A 2021.pdf

Abstrak

Pelayanan-publik

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30A, BD 2021/No.30A Seri E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta Di Kota Bekasi

ABSTRAK:

Dalam rangka implementasi penggunaan informasi geospasial sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, maka dipandang perlu adanya integrasi data Pelayanan Publik melalui Kebijakan Satu Peta di Kota Bekasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta di Kota Bekasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik melalui Integrasi Kebijakan Satu Peta di Kota Bekasi.. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Strategi dan Prinsip Pelaksanaan, Ruang Lingkup Pelaksanaan, Kompilasi Data Informasi Geospasial, Integrasi Data Informasi Geospasial, Sinkronisasi Informasi Geospasial, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
12 Halaman

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.50/MEN/2011 Tahun 2011

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 50 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/KEPMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penetapan Pelabuhan Perikanan Labuhanhaji Sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 27 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/8/2014 Tahun 2014

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 104 tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 Tahun 2017

Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
SAL POJK 33(1).pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 30.L Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 30.L TAHUN 2008.pdf

Abstrak

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.L, BD.2008/No.21.L Seri D Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahuri 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
14 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.