Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa sehubungan dengan tidak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruI a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pernberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peratran Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2020 dicabut.
92 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
UU Nomor 16 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2018 dan Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kecamatan, kelurahan, tata kerja, bagan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7a Tahun 2011
pedoman pelayanan umum dan tata cara pemberian ijin pada kantor pelayanan perijinan terpadu (kppt)
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7a, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Umum dan Tata Cara Pemberian Ijin Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.9 Tahun 1990; UU No.14 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 1966; PP No.41 Tahun 1993; PP No.66 Tahun 2001; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab.Gorut No.3 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.4 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.5 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.6 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.7 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.9 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.11 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.23 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.88 Tahun 2008; Perda Kab.Gorut No.89 Tahun 2010; Permendagri No.7 Tahun 1993; Permendagri No.15 Tahun 2006; Permendagri No.16 Tahun 2006; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman pelayanan umum dan tata cara pemberian ijin pada kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) termasuk didalamnya mengatur tentang jenis perijinan, pedoman umum dan tata cara pemberian ijin, prosedur pelayanan perijinan, rekomendasi dan bentuk naskah ijin, ketentuan lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2011.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19b Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kinerja dan memacu
kreatifitas dan produktivitas kerja pegawai di lingkungan Rumah Sak.it
Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah,
maka . perlu adanya imbalan kerja/remunerasi yang proporsional ·
berdasarkan prestasi kerja;
· b. bahwa dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai sebagai dasar
pemberian rernunerasi tersebut, maka perlu diterbitkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Sistem Remunerasi Rumah Sak.it Umum
Daerah Kota Semarang sebagai BadanLayanan Umum Daerah (BLUD);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah · Nomor 16 Tahun 1976 ,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan- Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan.Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007,Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 361/MENKES/SKN/2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008,Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, azas, hak dan kewajiban, remunerasi, gaji, distribusi gaji, insentif, indexing, ketentuan lain-lain dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2009.
18 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan
Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
Kepmentan Nomor 3599/Kpts/DP.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Kepmentan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura
PMK No. 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan NO. 344/KMK.01/2012, https://jdih.kemenkeu.go.id; 2 Hlm
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan/Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2012.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin
ABSTRAK:
Sejalan dengan amanat UU No. 44 Tahun 2009, Rumah Sakit wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banyuasin No. 1056/KPTS/RSUD/2013; Dalam rangka melaksanakan penerapan PPK-BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, dibutuhkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; Permenkeu No. 08/PMK.02/2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenkeu No. 66/PMK.02/2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkeu No. 73/PMK.05/2007; Permenkeu No. 109/PMK.05/2007; Permenkeu No. 119/PMK.05/2007; Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 13 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin, menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas dan tujuan; tata kelola; dewan pengawas; status kelembagaan; remunerasi; standar pelayanan minimal; tarif layanan; pendapatan dan biaya BLUD RSUD Banyuasin; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; serta evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
37 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
