Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,171 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 Tahun 2015

Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Diubah dengan :

Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Mencabut :

Permendag No. 66/M-DAG/PER/8/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
Permendag Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan

Download :
Permendag No. 89 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 10.a Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup No. 10a th 2014 ttg RKPD Kab.Gorut th 2015.pdf

Abstrak

rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo utara tahun 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10.a, BD.2014/NO.10.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.32 Tahun 2009; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.19 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2015.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25.1 Tahun 2015

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 2a Tahun 2013

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1a Tahun 2007

Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

pemebntukan komunitas intelejen daerah kabupaten bone bolango

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1a, BD.2007/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga, persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.25 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.3 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2003; UU No.16 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.34 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 1988; PP No.25 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; Perda No.9 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah, Kelembagaan Komunitas Intelejen Daerah, Pendanaa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan

Hak Asasi Manusia Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 6A Tahun 2011

Pengaturan Jam Masuk Sekolah di Daerah

Pendidikan

Download :
4993PERWALI_NO_6-A_TAHUN_2011.pdf

Abstrak

JAM MASUK SEKOLAH - pengaturan

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6A, BD.2011/No. 12

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Jam Masuk Sekolah di Daerah

ABSTRAK:

bahwa ~1nt1,lk keamanan, keselamatan, kelancaran dan produktivitas proses kegiatan belajar mengajar perlu diatur jam masuk sekolah di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diniaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengaturan Jam Masuk Sekolah di Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang IVomor 20 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah IVomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengaturan jam masuk sekolah, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2011.
5 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tahun 2017

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
SAL POJK 35 - DES(1).pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005

Sistem Informasi Debitur

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 9/14/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Mencabut :

Peraturan BI No. 1/7/PBI/1999 tentang Sistem Informasi Debitur

Download :
Peraturan BI No. 7-8-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Download :
Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2005.