PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 244.905 peraturan dalam 1,189 detik

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permen KKP No. 61/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sorong
    Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Sorong dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  2. Permen KKP No. 60/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Bitung
    Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Bitung dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  3. Permen KKP No. 59/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo
    Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik KP Sidoarjo dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Mencabut :
  1. Permen KKP No. PER.45/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.56/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Sorong
  2. Permen KKP No. PER.44/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Bitung
  3. Permen KKP No. PER.43/MEN/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.55/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Sidoarjo
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 22a Tahun 2011
Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah

Kebijakan Akuntansi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/5/PBI/2002
Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Khusus Pecahan 500.000 (Lima Ratus Ribu) dan Pecahan 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Seri "Peringatan Satu Abad Bung Hatta" Tahun Emisi 2002

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perekonomian

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28A Tahun 2012
Biaya Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Dikembangkan menjadi Bertaraf Internasional di Kabupaten Blora

APBD Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 Tahun 2014
Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Standar/Pedoman

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permen PUPR No. 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 5a Tahun 2017
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014
Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Mengubah :
  1. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11A Tahun 2021
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Standar/Pedoman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 Tahun 2020
Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/2004 tentang Laporan Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor X.D.1 yang merupakan lampirannya
  2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-21/PM/2004 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta Peraturan Nomor VIII.G.8 yang merupakan lampirannya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan