Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,186 detik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Mengubah :

Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Download :
Peraturan BI No. 8-25-PBI-2006.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016

Penetapan Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar Sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung Luar, Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 33 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7.A Tahun 2005

Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Bogor

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERBUP 7A 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 188.45/36b/24/2009 Tahun 2009

Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009

Standar/Pedoman

Abstrak

Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada KoperasI, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 188.45/36b/24/2009,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dari peraturan ini diantaranya adalah bahwa peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro di daerah hanya dapat diwujudkan apabila didukungn dengan kemampuan managerial dan modal usaha yang memadai; bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di daerah maka dibutuhkan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan perkuatan modal usaha; bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan penguatan modal usaha maka perlu didukung dnegan pedoman dan standar yang baku yang mengikat instansi yang berwenang dalam proses penyaluran bantuan penguatan modal usaha dan/atau Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten Halmahera Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupat tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No 25 Tahun 1992; UU No 20 Tahun 1995; UU No 1 tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2009 jo. UU No 9 Tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; PP No 105 Tahun 2000; PP No 20 Tahun 2001; Instruksi Presiden No 10 Tahun 1999; dan Perda Kab. Halmahera Timur No 7 Tahun 2005.
Materi Pokok dalam peraturan ini terdiri dari Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran; Sumber, Status dan Besarnya Bantuan Dana Bergulir; Persyaratan, Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir; Penyaluran dan Penggunaan Dana Bergulir; Pemanfaatan dan Menakisme Pembayaran Imbalan Jasa dan/atau Bunga Oleh Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Koperasi atas Pemanfaatan Bantuan Dana bergulis; Perguliran dan Pengalihan Dana Bergulir; Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (POKJA PUMKK); Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana; Penjamin Pelaksanaan Program; Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Penutup. Peraturan ini terdiri dari 13 bab dan 20 pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2009.
11 halaman; Lampiran: 22 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 23 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_23_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PASAR

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Guna pengaturan dalam pasar dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 08 Tahun 1981 2. UU Nomor 34 Tahun 2000 3. UU Nomor 03 Tahun 2003 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 5. UU Nomor 32 Tahun 2004 6. UU Nomor 33 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/pelataran, los, dan atau kios yang disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17 Halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012

Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 52 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tahun 2016

Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 1 Tahun 2021 tentang Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan

Diubah dengan :

Permentan No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk Dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/ HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3964/Kpts/ HK.060/12/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Pendukung Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Download :
Permentan Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Download :
Peraturan OJK No. 7 Tahun 2022.pdf
Peraturan OJK No. 7 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Perbankan, Lembaga Keuangan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan BI No. 15/9/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
Peraturan BI No. 10/13/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Download :
Peraturan BI No. 17-19-PBI 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3/KOMNASHAM/VII/2015 Tahun 2015

Pedoman Kerja Sama Kelembagaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download :
Peraturan Ketua Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.