Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 194A, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 194A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan dengan memperhatikan potensi daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-undang No 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 178/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010; Peraturan Bupati Muna Barat No 14 tahun 2015
Perbup ini mengatur mengenai pengenaan retribusi atas pelayanan kesehatan, meliputi: Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Tata Cara Perhitungan Retribusi; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Ketentuan Besarnya Tarif; Wilayah Pungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Pengendalian dan Pengawasan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan Jasa Pelayanan; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Pidana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
17 Halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaTelekomunikasi, Informatika, dan InternetDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkominfo No. 1/PER/M.KOMINFO/2/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/Per/M.Kominfo/10/2008 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 31/PER/M.KOMINFO/8/2009, BN 2009/KOMINFO.GO.ID: 3 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga
wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan
subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkan
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang
Tahun Anggaran 2015; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di
Kota Semarang Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peruntukan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk bersubsidim realokasi pupuk bersubsidi, penyaluran dan harga eceran tertinggi (HET).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 53.5 Tahun 2022
Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan, dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, dan Tutor Kesetaraan dan Laporan Pelaksanaan Kerja bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
Materi pokok: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Fasilitasi; Pengajuan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Pemberian Fasilitasi; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Bagi Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, Tutor Kesetaraan, dan Laporan Pelaksanaan Kerja Bagi Pegawai Tetap, Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Sleman.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 11/P/M.KOMINFO/7/2005, BN 2005/KOMINFO.GO.ID; 2 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran Di Seluruh Indonesia
Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2005.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum
Mencabut sebagian :
Pasal 17 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Peraturan PPATK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NO. PER-12/1.02/PPATK/06/13, BN 2013/ NO 920; https://jdih.ppatk.go.id/ : 21 HLM
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/I/2016 Tahun 2016
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 04/PER/M.KUKM/I/2016, BN 2016/NO 271; PERATURAN..GO.ID; 8 HLM
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
